Ekonomi

Penghapusan Bantuan Subsidi Gaji Berpotensi Kacaukan Pemulihan Ekonomi

Penghapusan Bantuan Subsidi Gaji Berpotensi Kacaukan Pemulihan Ekonomi
Ilustrasi Uang (pixabay.com)

AKURAT.CO Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan, penghapusan bantuan subsidi upah/gaji dikhawatirkan dapat menghambat upaya pemulihan ekonomi. Sebab, pemberian bantuan kepada para pekerja menunjukkan bahwa selain sektor usaha, para pekerja yang menopang sektor-sektor tersebut juga menjadi rentan secara kemampuan finansial.

Peneliti CIPS Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan, berkurangnya atau pun menghilangnya besaran upah yang mereka terima berdampak pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Ternyata selain merugikan para pekerja, konsumsi rumah tangga yang mengalami penurunan juga menjadi sumber utama terkontraksinya perekonomian Indonesia akibat pandemi.

“Pemberian bantuan subsidi upah sangat relevan dan diharapkan mampu menggerakkan konsumsi untuk membantu menggerakkan perekonomian. Para penerima bantuan ini termasuk kelompok yang terdampak cukup signifikan oleh pandemi. Melihat kondisi sosial dan ekonomi Indonesia yang saat ini masih terdampak oleh pandemi, pemberian bantuan subsidi upah ini masih cukup rasional mengingat banyaknya sektor usaha yang mengalami perlambatan pertumbuhan akibat upaya pembatasan yang dilakukan pemerintah,” Katanya lewat keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (6/2/2021).

Jika dilihat dari susunan programnya, kata Pingkan, pemerintah memang tidak menjanjikan untuk meneruskan program tersebut di tahun 2021. Walaupun demikian, dalam laman resmi Pusat Bantuan Kementerian Ketenagakerjaan yang berisi mengenai “FAQ Bantuan Subsidi Upah/Gaji bagi Pekerja/Buruh” menyebutkan kalau pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Bantuan Subsidi Upah ini secara terus-menerus untuk kemudian menjadikannya pertimbangan dalam membuat keputusan selanjutnya.

"Tentu saja hal ini sangat penting untuk dilakukan, perencanaan dari segi anggaran dan evaluasi efektifitas program sangat diperlukan agar upaya pemulihan ekonomi bagi masyarakat dapat berjalan seiringan dengan kemampuan negara dari segi kebijakan fiskal," katanya.

Oleh sebab itu, lanjut Pingkan, pemerintah sebaiknya dapat segera mengevaluasi kinerja dari Bantuan Subsidi Upah tahun 2020 silam dan mendiseminasi hasilnya kepada publik. Dengan demikian, masyarakat dapat menerima informasi terkait efektivitas dari bantuan sosial yang diberikan tersebut apakah berhasil menggerakkan konsumsi masyarakat dan juga mendapatkan gambaran terkait langkah pemerintah selanjutnya yang berkenaan dengan bantuan subsidi upah ini untuk tahun 2021.

Seperti diketahui pemerintah baru saja menghentikan bantuan subsidi upah untuk para pekerja/buruh. Program ini tidak lagi mendapatkan alokasi anggaran pada APBN 2021. Bantuan subsidi upah ini diluncurkan pada 27 Agustus 2020 lalu ini dan ditujukan kepada sebanyak 15,7 juta pekerja dengan jumlah sebesar Rp600 ribu per bulan untuk jangka waktu 4 bulan.

Sasaran utama dari program Bantuan Subsidi Upah ini ialah para pekerja/buruh yang gajinya berada di bawah Rp5 juta. Syarat lainnya ialah, mereka yang berhak mendapatkan subsidi ini harus terdaftar dalam skema BPJS Ketenagakerjaan per bulan Juni 2020. []

Dhera Arizona Pratiwi

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu