Ekonomi

Penggunaan APBN Solusi Penyelesaian Kereta Cepat, Nanti Akan Dapat Imbal Hasil

Pengamat: penggunaan APBN bisa jadi solusi diagar pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung bisa selesai tepat waktu.


Penggunaan APBN Solusi Penyelesaian Kereta Cepat, Nanti Akan Dapat Imbal Hasil
Proyek pembangunan kereta cepat yang sedang dalam tahap pengerjaan di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (25/9/2021). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Pengamat BUMN Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menilai keputusan pemerintah menggunakan APBN untuk pendanaan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung bisa menjadi jaminan kepastian untuk menyelesaikan proyek tersebut sesuai target pada akhir 2022.

"Penggunaan instrumen APBN melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang menjadi solusi di tengah pandemi COVID-19 ini, agar pembangunan kereta cepat tersebut bisa selesai tepat waktu,” kata Toto Pranoto dalam keterangannya di Jakarta, Senin (18/10/2021).

Menurutnya, proyek kereta cepat ini termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga cukup wajar apabila didanai dengan APBN.

Kereta cepat Jakarta-Bandung berbeda dibandingkan dengan proyek infrastruktur lain, karena memiliki karakteristik investasi jangka panjang. Dengan kata lain, Penyertaan Modal Negara (PMN) yang disalurkan kepada KAI selaku pimpinan konsorsium lebih ditujukan untuk investasi pemerintah yang akan memberikan imbal hasil.

"Investasi pada proyek infrastruktur bersifat jangka panjang. PMN merupakan alternatif penyelamat jangka pendek supaya progress project berjalan sesuai jadwal,” katanya.

Saat ini progres proyek kereta cepat sudah mencapai 79 persen, untuk itu perlu ada langkah penyelamatan jangka pendek dengan PMN supaya pembangunan berjalan sesuai jadwal. “Mustinya di akhir 2022 sudah bisa dioperasikan,” katanya.

Langkah berikutnya adalah skema bisnis model yang memungkinkan perusahaan operator kereta api cepat ini bisa mengoptimalkan pendapatan bukan saja dari kereta penumpang (fare box), namun juga dari pengelolaan property (TOD) dan juga media luar ruang.

Sementara itu alasan pandemi COVID-19 yang digunakan pemerintah untuk melibatkan APBN dalam proyek ini menurutnya cukup masuk akal, karena pandemi memiliki dampak yang sangat besar di seluruh sektor, termasuk infrastruktur.

Dalam perjalanannya, proyek ini mengalami berbagai kendala selain pandemi, tantangan geografis yang cukup berat di beberapa titik, masalah pembebasan lahan, hingga permasalahan pendanaan atau biaya yang membengkak dari hitungan awal.

Sumber: ANTARA