News

Pengawasan Penelitian Vaksin Nusantara Dipindahkan dari BPOM ke Kemenkes

Kemenkes, TNI AD dan BPOM akhirnya teken kesepakatan nasib vaksin nusantara


Pengawasan Penelitian Vaksin Nusantara Dipindahkan dari BPOM ke Kemenkes
Menko PMK Muhadjir Effendy menyaksikan langsung penandatanganan MoU antara Kemenkes, BPOM Dan Kepala Staf TNI AD.

AKURAT.CO, Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, kesepakatan tiga pihak yang berada dalam pusaran isu vaksin nusantara mengakhiri polemik yang berkembang.

Muhadjir menjelaskan, penandatanganan tripartit itu dimaksudkan sebagai jalan keluar atas pelaksanaan penelitian yang selama ini sudah berjalan dan diberi label dengan penelitian Vaksin Nusantara. 

Tiga pihak yang dimaksud adalah Kemenkes yang diwakili Menkes Budi Gunadi Sadikin, pihak TNI AD diwakili Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dan pihak BPOM diwakili Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito.

Ketiganya telah menandatangani Nota Kesepahaman terkait penelitian sel dendritik untuk penanganan Covid-19. 

Nota kesepahaman tiga pihak itu berisi tentang "Penelitian Berbasis Pelayanan Menggunakan Sel Dendritik untuk Meningkatkan Imunitas Terhadap Virus SARS-CoV-2". Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di Markas Besar TNI AD, Jalan Veteran, Jakarta, pada Senin (19/4/2021) kemarin. 

"Dalam perjalanannya (Vaksin Nusantara) terkendala oleh prosedur dan dipandang tidak memenuhi kaidah dan standar yang ditetapkan BPOM khususnya pada tahap uji klinis 1," jelas Menko PMK dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/4/2021). 

Dia mengungkapkan, salah satu point penting dari kesepakatan itu adalah pemindahan pengawasan penelitian dari BPOM ke Kemenkes.

Kini, penelitian mantan Menkes Terawan Agus Putranto itu dalam pengawasan Kemenkes, bukan lagi di BPOM. 

"Yang semula berada dalam platform penelitian vaksin dan berada di bawah pengawasan BPOM, sekarang dialihkan ke 'Penelitian Berbasis Pelayanan' yang pengawasannya berada di bawah Kemenkes," ungkapnya.

Lebih jauh, Muhadjir Effendy menerangkan, dalam nota kesepahaman itu, RSPAD Gatot Subroto ditetapkan sebagai penyelenggara penelitian.

"Dimana dalam penandatangan tersebut dilakukan oleh KSAD sebagai pejabat yang membawahi RSPAD Gatot Subroto, bersama-sama Menkes dan Kepala BPOM," ujar Muhadjir.[]

Bayu Primanda

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu