News

Pengamat: UU Nomor 2 Tahun 2020 Cara Jokowi Atasi Pandemi Covid-19

Indonesia adalah salah satu negara besar terbaik dalam mengatasi pandemi Covid-19. 


Pengamat: UU Nomor 2 Tahun 2020 Cara Jokowi Atasi Pandemi Covid-19
Presiden Joko Widodo didampingi Ketua DPR Puan Maharani saat melakukan peninjaun langsung panen dan tanam padi di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Kamis (29/4/2021). (BPMI Setpres)

AKURAT.CO, Pengamat politik dan pegiat media sosial Ninoy Karundeng menilai Indonesia adalah salah satu negara besar terbaik dalam mengatasi pandemi Covid-19. 

“Sejak awal untuk mencegah penyebaran Covid-19, urusan politik menjadi tantangan yang luar biasa. Jokowi menjadi target untuk dijatuhkan. Pada awal pandemi, pro-kontra soal lockdown dan PSBB menjadi polemik” kata Ninoy Karundeng di Jakarta, Selasa (4/5/2021).

Jokowi, lanjut Ninoy Karundeng, dengan tegas menolak memberlakukan lockdown. Lockdown membuat konsekuensi seluruh rakyat dilarang melakukan aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Jokowi menerapkan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) yang memiliki dasar hukum kekarantinaan kesehatan.

Untuk mengatasi kesulitan ekonomi masyarakat, Jokowi memberikan bantuan sosial. Aneka Bantuan Presiden seperti sembako dibagikan kepada masyarakat. Kegiatan ekonomi tetap berlangsung dengan menerapkan Protokol Kesehatan. Hasilnya, ekonomi Indonesia tidak mengalami kehancuran.  

“Untuk mengatasi berbagai tantangan politik dan ekonomi, Jokowi mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Perppu ini telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 yang sangat penting karena menjadi acuan untuk bertindak cepat dalam situasi krisis,” ujar Ninoy Karundeng.

Lebih lanjut dipaparkan Ninoy,  berdasarkan UU No 2/2020, penyediaan bahan sembako pun diputuskan untuk melakukan tindakan darurat, menangani krisis.

“Kita selayaknya bangga memiliki Presiden Jokowi yang antisipatif. Dia mengeluarkan Perppu No 1/2020, yang disahkan menjadi UU No 2/2020, sebagai bagian dari penanganan Covid-19 secara komprehensif, dalam koridor hukum, politik, dan ekonomi,” pungkas Ninoy Karundeng.[]

Arief Munandar

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu