Ekonomi

Pengamat: Tolong Pak Jokowi Jangan Rendahkan Rakyat dengan Antre Minyak Goreng!

Sebelum kebijakan mengenai pencabutan larangan ekspor CPO, survei menemukan 90 persen rakyat masih membeli minyak goreng curah di atas HET


Pengamat: Tolong Pak Jokowi Jangan Rendahkan Rakyat dengan Antre Minyak Goreng!
Pengamat Ekonomi dan Politik Rustam Ibrahim menyinggung soal minyak goreng (Twitter @RustamIbrahim )

AKURAT.CO, Pengamat Ekonomi dan Politik Rustam Ibrahim melalui akun Twitter milik pribadinya menanggapi pelarangan ekspor yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Ia mengatakan bahwa sebelum kebijakan mengenai pencabutan larangan ekspor CPO, survei menemukan 90 persen rakyat masih membeli minyak goreng curah di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

“ 73 persen nyatakan harga migor masih mahal dan 64 persen harga di luar jangkauan dan gara – gara migor popularitas bapak turun,” tulis Rustam Ibrahim @RustamIbrahim, Selasa (17/5/22).

Mengkritik hal tersebut, menurutnya lantaran apabila di negara Malaysia dapat menjual minyak goreng dengan harga murah kepada rakyat, tanpa harus antre.

baca juga:

“ Kenapa Indonesia tidak bisa? Kenapa rakyat kita arus antri? Tolong pak (Presiden Joko Widodo) ingatkan materi jangan rendahkan rakyat dengan antri,” tegasnya.

Rustam Ibrahim pun berharap untuk tidak membedakan rantai distribusi antara minyak goreng yang dijual produsen dengan minyak curah yang dijual sesuai HET.

“ Keduanya harus dengan mudah diperoleh rakyat di pasar tradisional dan modern. Biar rakyat yang menentukan pilihan,” jelasnya.

Ia menjelaskan, apabila pak Jokowi akan mencabut kembali larangan ekspor CPO, tanpa ketersediaan minyak curah yang cukup sesuai dengan HET dan perubahan signifikan harga minyak goreng kemasan. Presiden akan hanya menjadi bahan tertawaan bagi kaum oposan dan tingkat kepuasaan masyarakat akan semakin menurun.

“ Bapak hanya akan jadi bahan tertawaan kaum oposan dan tingkat kepuasan rakyat akan makin turun, percayalah,” tambah Rustam.

Di sisi lain, dengan tidak taatnya mengenai aturan pelarangan ekspor CPO oleh beberapa perusahaan, lanjutnya, ini merupakan ujian bagi kewibawaan Jokowi.