News

Pengamat: SKPD Dibungkam Demi Pencitraan Anies Baswedan

SKPD tidak bersikap transparan karena tekanan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) besutan Gubernur Anies Baswedan.


Pengamat: SKPD Dibungkam Demi Pencitraan Anies Baswedan
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. (Dok. Trubus Rahadiansyah)

AKURAT.CO, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menyoroti keluhan anggota DPRD DKI Jakarta Jamaluddin karena dicuekin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta saat menyampaikan aspirasi masyarakat.

Menurut Trubus, SKPD tidak bersikap transparan karena tekanan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) besutan Gubernur Anies Baswedan. Dia menyebut, Gubernur Anies memberikan kepercayaan luar biasa ke TGUPP untuk mengontrol SKPD. Imbasnya, masyarakat menjadi korban dan kehilangan informasi lengkap.

"Ini semua ulah dari TGUPP membungkam SKPD agar tidak mempublikasikan data kepada publik," kata Trubus ketika dikonfirmasi AKURAT.CO, Selasa (13/4/2021).

Masih kata Trubus, pembungkaman SKPD semata-mata untuk menjaga nama baik Anies Baswedan agar tidak terlihat jelek di mata publik.

Di sisi lain, Anies dinilai rajin membangun narasi soal transparansi untuk meyakinkan publik.

"Tujuan pembungkaman SKPD adalah untuk pencitraan politik gubernur, ini politik. Semuanya ditutupi, TGUPP ini enggak tahu fungsinya apa, tapi dipertahankan terus. (TGUPP) enggak ada kerjaan lain, kecuali mengamankan kepentingan Gubernur," tegasnya. 

Trubus melanjutkan, salah satu ketidaktransparanan Pemerintah  Provinsi DKI  Jakarta adalah tentang anggaran Formula E. Kata dia masyarakat sama sekali tidak pernah diberitahu mengenai kejelasan anggaran ini.

Besaran anggaran Formula E baru terbongkar setelah BPK mengaudit dan menemukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menggelontorkan anggaran nyaris Rp1 triliun kepada penyelenggara. Commitment fee ini telah dibayarkan sejak 2019 lalu.

"Terus muncul lagi kasus pembeliaan tanah untuk rumah Dp 0 rupiah itu juga masyarakat tidak tahu, anggaran dan perencanaannya, ketika KPK turun tangan, jadi tersangka lah si Yoory (mantan Dirut Perumda Pemangunan Sarana Jaya), ini juga karena ada karyawan yang lapor, masyarakat tidak bisa lapor karena tidak punya data," tegasnya. 

Arief Munandar

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu