News

Pengamat: Presiden dan Jajarannya Jangan Panik dengan Kritik

Adi Prayitno meminta agar Presiden Jokowi dan para menterinya untuk tidak terlampau panik dengan sejumlah kritikkan


Pengamat: Presiden dan Jajarannya Jangan Panik dengan Kritik
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memperkenalkan para menterinya di tangga depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo mengumumkan nama-nama menteri yang masuk ke dalam kabinet di masa pemerintahannya yang kedua. Pengumuman ini dilakukan dengan duduk santai di tangga Istana Merdeka. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai wajar jika perbedaan pendapat terjadi dalam sebuah demokrasi.

Karena itu, dia meminta agar Presiden Jokowi dan para menterinya untuk tidak terlampau panik dengan sejumlah kritikkan.
 
"Siapapun yang jadi Presiden di Republik ini, apalagi Jokowi yang dianggap presiden pilihan rakyat dua periode, dan orang-orang di sekelilingnya jangan terlampau panik dengan kritik yang setiap saat datang," ujar Adi dalam webiner Forum Jurnalis Politik, Kamis (22/10/2020).

Mestinya, kata Adi, Pemerintah harus merespons kritik masyarakat secara memadai. Tidak semestinya dengan mudah melabeli hoaks, fitnah, dan provokasi kepada mereka yang punya pandangan berbeda dengan pemerintah.

"Jangan selalu bilang setiap perbedaan pandangan itu dianggap hoaks, provokasi, dan fitnah," tegasnya.

Kemudian pada kesempatan itu, Adi mengutip indeks demokrasi bahwa indeks demokrasi Indonesia mengalami kemunduran sejak enam hingga tujuh tahun belakangan ini. Hal tersebut dibuktikan dari dua indikator, pertama kebebasan sipil, yang kedua adalah political right tentang hak-hak politik.

"Kalau hak politik, hak politik kita saya kira maju. pilkada, pileg, pilpres ini kan secara reguler terjadi tiap lima tahun sekali. Tapi ketika bicara soal civil liberty dalam konteks ini bermasalah, sehingga penangkapan Jumhur, sejumlah kelompok aktivis seperti Syahganda dan yang sebelumnya, bagi pegiat demokrasi itu menjadi catatan demokrasi," paparnya.

Maka dari itu, Ia menganggap wajar jika masyarakat terus gaduh. Adi mencontohkan soal pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja.Menurut Adi, UU Cipta Kerja sudah ditolak sejak masih menjadi wacana tetapi terus dilanjutkan pemerintah dan DPR.

"Jadi, bagi saya jangan pernah takut dengan kegaduhan. Karena pilihan kita adalah pilihan sistem politik yang demokratis. Selama dalam konteks itulah bingkai demokratisasi itu harus dijaga," tandasnya.[]

Ridwansyah Rakhman

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu