Ekonomi

Pengamat: Perlu Transparansi Dalam Penetapan Harga Jual Pertalite

Transparansi dalam penetapan harga BBM dengan kadar oktan (RON) 90 ini jadi fokus sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.


Pengamat: Perlu Transparansi Dalam Penetapan Harga Jual Pertalite
Petugas melayani konsumen saat membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di salah satu SPBU di Jakarta, Rabu (18/11/2020). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Mekanisme penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) terutama Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBBKP), yaitu Pertalite perlu diubah.

Transparansi dalam penetapan harga BBM dengan kadar oktan (RON) 90 ini jadi fokus sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro, mengatakan saat ini transparansi sangat diperlukan dalam penetapan harga BBM terutama Penugasan.

baca juga:

Tren harga minyak mentah dunia yang masih bertahan di atas level US$ 100 per barel membuat badan usaha harus menyiapkan dana besar dalam menjalankan penugasan pemerintah untuk pengadaan BBM yang didistribusikan ke masyarakat.

Di sisi lain, saat ini badan usaha disebutkan oleh pemerintah bakal mendapatkan penggantian dari subsidi maupun kompensasi. Namun badan usaha harus menanggung selisih harga yang dijual ke konsumen karena harga Pertalite yang menjadi BBM Penugasan masih jauh di bawah harga keekonomian.

Adapun kompensasi kepada badan usaha yang menjual BBM Penugasan masih belum ada kepastian kapan dibayarkan.

"Pemerintah perlu fair saja saya kira. Dihitung bersama berapa harga wajarnya (BBM Penugasan) kemudian pemerintah memberikan kompensasi terhadap selisih harga pentapan dengan harga wajar tersebut," kata Komaidi di Jakarta, Senin (16/5/2022).

Pemerintah sebelumnya menetapkan Pertalite menjadi JBBKP menggantikan bensin RON 88 atau Premium. Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan yang diteken 10 Maret 2022.

Kuota Pertalite awalnya ditetapkan 23,05 juta kiloliter (KL). Namun, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR pada 13 Maret 2022, Menteri ESDM Arifin Tasrif disepakati kuota Pertalite tahun ini ditambah 5,4 juta KL sehingga total menjadi 28,50 juta KL. Adapun Solar Subsidi ditambah 2,29 juta KL menjadi 17,39 juta KL.

Lihat Sumber Artikel di Warta Ekonomi Disclaimer: Artikel ini adalah kerja sama antara AkuratCo dengan Warta Ekonomi. Hal yang berkaitan dengan tulisan, foto, video, grafis, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab dari Warta Ekonomi.
Sumber: Warta Ekonomi