Ekonomi

Pengamat: Pemerintah Harusnya Bangun Rumah Rakyat, Bukan Swasta!

Pengamat: Pemerintah Harusnya Bangun Rumah Rakyat, Bukan Swasta!
CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda dalam webinar Mengatasi Backlog Perumahan di Tengah Tren Kenaikan Suku Bunga di Jakarta yang digelar Akurat.co dan didukung oleh PT Bank Tabungan Negara (BTN), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan BP Tapera, Rabu (5/10/2022). (Tangkapan Layar Webinar AkuratCo)

AKURAT.CO CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengatakan bahwa seluruh stakeholder diharapkan agar untuk turun dalam penyediaan rumah yang terjangkau.

Seharusnya, menurut Ali, Public Housing atau perumahan rakyat itu harus dikerjakan oleh elemen pemerintahan karena swasta bila tidak mendapatkan keuntungan dalam penyediaan itu juga akan terus menurun.

"Public housing itu siapa yang masuk kesana kalo swasta semakin menurun untuk itu? Supllynya soal public housing itu ketersediaan tanahnya. Nah ini pemerintah itu aja ngga punya bank tanah, memang pemerintah punya bank tanah, tapi itu untuk kepentingan infrastruktur, tapi konsep itu konsep itu ngga ada buat perumahan," ungkap Ali dalam webinar Mengatasi Backlog Perumahan di Tengah Tren Kenaikan Suku Bunga di Jakarta yang digelar Akurat.co dan didukung oleh PT Bank Tabungan Negara (BTN), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan BP Tapera, Rabu (5/10/2022).

baca juga:

Menurut Ali, sampai hingga saat ini, pemerintah hanya sebatas dalam wacana dan tahap diskusi pembicaraan saja, namun tidak ada realisasi dari pihak mereka untuk menentukan arah dalam pembangunan perumahan rakyat tersebut.

"Nah ini jangan jadi di omongin doang tapi ngga jelas arahnya mau kemana," tegas Ali.

Selain itu, Ali juga mengapresiasi kinerja BUMN seperti BTN yang mana telah menjadi pionir pembiayaan perumahan rakyat dan sampai saat ini masih memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam penyaluran perumahan subsidi.

"Nah terutama soal pembiayaan, itu dari dulu BTN, terima kasih kepada pihaknya pak Penta, karena kalau ngga ada BTN, perumahan rakyat ngga akan berjalan seperti sampai saat ini," pungkas Ali.

Kemudian, lebih lanjut, Ali juga membeberkan permasalahan soal public housing atau rumah rakyat dengan market mechanism yang seharusnya pemerintah harus memberikan kontribusi besar dalam suplai perumahan. Namun hal ini tidak terjadi di Indonesia, dimana swasta yang diberikan kewenangan untuk membangun.

"Kalau kita bicara soal public housing, kalau kemudian diserahkan ke swasta, tidak dapat dipungkiri itu ada unsur profit disitu, pengembang pun kalau ngga ada untung itu ngga mau bangun," beber Ali dalam paparannya.