News

Pengamat Minta Pemerintah Mulai Saja Vaksinasi dari Orang yang Mau dulu

Pengamat Minta Pemerintah Mulai Saja Vaksinasi dari Orang yang Mau dulu


Pengamat Minta Pemerintah Mulai Saja Vaksinasi dari Orang yang Mau dulu
Petugas kesehatan bersiap menyuntikan vaksin COVID-19 Sinovac ke pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (17/2/2021). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Pemerhati politik dan ekonomi Rustam Ibrahim tidak perlu memberi sanski jika ada warga yang enolak untuk divaksin.

Menurutnya, lebih baik melihat pada mereka yang ingin divaksin ketimbang mengurusi yang tidak ingin divaksin.

"Pemerintah tidak perlu risau apalagi buru-buru mau menerapkan sanksi jika warga menolak divaksinasi. Mulai saja dulu dari yang mau. Kalau pun akhirnya mereka menolak biarkan menjadi bagian yang 30%. Bukankah sasaran vaksinasi hanya 180 juta warga, atau 70%?" tulis Rusta di akun Twitter @RustamIbrahim yang dikutip AKURAT.CO pada Senin (22/2/2021).

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bagi yang tidak ingin divaksinasi, tak tepat rasanya jika dijatuhi hukuman.

"Ada yang cerita, yang tidak mau vaksin dihukum. Hari ini narasi menghukum itu salah. Jateng bagaimana? tak ada. Tak usah dihukum. Vaksin saja belum ada kok dihukum. Kecuali waktunya 1 bulan. Kan vaksin masih dicicil. Apa yang dilakukan? yang tak setuju diedukasi," paparnya.

Dalam hasil survei nasional yang dilaksanakan Indikator Politik Indonesia melihatkan bahwa hanya 15,8 persen masyarakat yang menyatakan sangat bersedia untuk divaksin.

Selanjutnya, 39,1 persen menyatakan cukup bersedia dan 32,1 persen menyatakan kurang bersedia. Sementara, 8,9 persen masyarakat menyatakan sangat tidak bersedia untuk divaksin Covid-19 dan 4,2 persen lainnya menjawab tidak tahu atau tidak jawab.

Sementara, kehalalan vaksin di mana 81,9 persen responden menyatakan bersedia divaksin jika halal. Sebaliknya, hanya 16,9 persen yang menyatakan tidak peduli kehalalan vaksin.[]