News

Pengamat Kasih Kode Keras Ancaman Disparitas dalam Penegakan Hukum

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan kemanfaatan penegakan hukum sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan.


Pengamat Kasih Kode Keras Ancaman Disparitas dalam Penegakan Hukum
Gedung Bundar Jampidsus. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Buruknya penegakan hukum bisa mengancam iklim investasi di Indonesia. Seperti dalam penegakan hukum kasus Jiwasraya-Asabri. Sebab banyak investor yang ketar-ketir akibat aksi Kejaksaan Agung yang serampangan menyita dan lelang aset bahkan tak terkait perkara.

Pengamat Ichsanuddin Noorsy mengatakan  bahwa Indonesia dikenal sebagai surga bagi investasi untuk kawasan Asia, karena dukungan regulasinya. Namun, istilah surga investasi itu justru berantakan akibat buruknya penegakan hukum, dan terjadinya disparitas.

"Indonesia surga bagi investasi untuk kawasan Asia, kalo menurut undang-undang. Tapi begitu menyangkut penegakan hukum, surga itu terancam berantakan, terancam luluh lantah karena buruknya penegakan hukum," kata Ichsanuddin Noorsy kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (24/7/ 2021).

Ia menyebut kondisi itu dinyatakan oleh dua lembaga yakni Bank Dunia yang menyebut adanya problematika terhadap kepastian hukum yang disebut sebagai lack of certainty

"Saya sendiri sudah menyampaikan ini sejak 2015 hingga 2019 akhir bahwa dalam memperbaiki iklim investasi bukan melulu hanya tentang regulasinya, tidak melulu pada persoalan birokrasinya, tapi ada tiga problem di situ, problem keadilan dan itu bisa menyangkut ketimpangan yang muncul di balik investasi, lalu problem penghisaban posisinya, dan problem campur tangan," kata dia.

Dirinya pun mengkritisi pemerintahan saat ini yang sudah memberikan 'karpet merah' kepada investor, namun tidak memberi aura yang positif terhadap penegakan hukum.  

"Karena tidak positif dalam penegakan hukum akibatnya sejumlah sekuritas asing kabur. Walaupun Indonesia bersedia di invasi, bersedia di intervensi, dan bersedia di indotrasi oleh kekuatan modal asing begitu kan ya, tapi karena penegakan hukumnya jelek mereka ya nggak mau," kata dia.

Terkait penurunan rating penegakan hukum buruk, Ichsanuddin menilai iklim investasi maupun perekonomian pasti memburuk. "Rating itu vonis bagi saya. Jaminan hukumnya ada, tapi penegakan hukum posisinya yang nggak jelas," ujarnya. 

Sementara Analis Senior CSA Research Institute, Reza Priyambada mengatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum di investasi, di pasar modal. Terutama terkait dengan cara penanganan atau cara aparat hukum dalam menangani atau menyelesaikan proses hukum.

"Misalkan, kasus salah investasi di BPJS atau Jiwasraya-Asabri itu kan harus dilihat dari oknum siapa yang salah dalam melakukan SOP atau investasi. Bukan investasinya yang salah, sampai keluar pemberitaan kan bahwa banyak investasi tersebut dianggap merugikan negara," ujarnya.

Menurutnya, hal itu sudah menjadi kesalahan dalam menganalisis proses hukum yang terjadi. "Yang dianggap merugikan negara itu seperti apa sih? Jadi hal-hal seperti itu yang seharusnya bisa mendapatkan perhatian dari aparat penegak hukum. Agar ada kejelasan dari investor yang bertanya-tanya bagaimana cara aparat kita memproses hukum terkait dengan penanganan kasus yang ada. Kemudian kasus ini bagaimana penyelesaiannya, ini juga menjadi perhatian mereka," ujarnya.

Reza menambahkan terkait dengan penanganan hukum memang harus melihat banyak aspek, tidak bisa dilihat dari satu atau dua aspek. Karena yang namanya investasi itu dinamis, jadi setiap saat pun bisa berubah.  Misalkan berinvestasi di saham Astra, padahal secara hitung-hitungan sudah masuk perusahaan yang memiliki tata kelola yang bagus, beli di harga 7 ribu, ternyata begitu tutup buku harganya 6500.

"Apakah salah berinvestasi di Astra, kan enggak juga kan. Jadi seperti yang saya bilang harus melihat dari berbagai aspek. Kecuali kalau misalkan masuk ke saham-saham yang memang di luar SOP, itu menyalahi aturan. Tapi kalau misalkan seperti kasus yang tadi, sudah mengikuti sesuai SOP dan ketentuan yang ada, tapi ternyata investasinya turun, nah itu kah harus dilihat lagi kesalahannya dimana, apa itu salah kelola ataus kesalahan lainnya. Jadi penegakan hukum juga harus dilihat dari berbagai macam sisi," ujarnya lagi. 

Sementara itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan kemanfaatan penegakan hukum sangatlah dibutuhkan dalam proses pembangunan. Hal ini dibutuhkan, guna menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

“Sehingga proses penegakan hukum yang dilakukan akan mampu memberikan kemanfaatan pada setiap proses pembangunan. Dalam arti lain, proses penegakan hukum haruslah seiring dan tidak boleh menghambat jalannya pembangunan dan roda perekonomian,” kata Burhanuddin dalam sambutan peringatan Hari Bakti Adhyaksa (HBA) Ke-61 di Menara Kartika Adhyaksa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (22/07/2021).

Menurutnya, perkembangan kemanfaatan penegakan hukum sangatlah dibutuhkan dalam proses pembangunan dalam menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

“Pembangunan ekonomi akan kokoh apabila ditopang oleh hukum yang kuat dan kejaksaan sebagai institusi penegak hukum harus dapat memegang peranan sebagai aktor intelektual yang mampu menyeimbangkan neraca keadilan yang tersirat dengan kepastian hukum yang tersurat,” tegasnya. []