News

Pengamat Bilang PPKM Mikro di Jakarta Tidak Efektif, Anies Kurang Pengawasan

Trubus Rahadiansyah menilai penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro belum efektif di DKI Jakarta.


Pengamat Bilang PPKM Mikro di Jakarta Tidak Efektif, Anies Kurang Pengawasan
Pengamat Kebijakan Publik Universitas s Trisakti Trubus Rahadiansyah (ISITIMEWA)

AKURAT.CO, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro belum efektif di DKI Jakarta.

Trubus mengatakan, penerapan PPMK mikro tidak dibarengi dengan pengawasan ketat. Buktinya, masih banyak masyarakat yang lalu lalang di Ibu Kota.

"Karena mobilitas masyarakat masih ada gitu lho, meskipun ada pembatasan-pembatasan, tetapi mobilitas masyarakat masih relatif tinggi baik dalam DKI sendiri maupun mereka yang ada di luar DKI Jakarta," kata Trubus saat dihubungi AKURAT.CO pada Jumat (25/6/2021).

Trubus menuturkan, seharusnya pemerintah melakukan pengawasan di perbatasan Jakarta. Pengawasan merupakan kunci keberhasilan dari kebijakan PPKM mikro.

"Kan harusnya kan itu setiap yang keluar masuk DKI Jakarta harus dijaga secara ketat," ujarnya.

Selain itu, Trubus menilai Pemprov DKI Jakarta di bawah komando Anies Baswedan minim kolaborasi dengan wilayah penyangga dan pemerintah pusat.

"Karena rupa-rupanya wilayah penyangga juga nggak terlalu ketat dalam hal pengawasan. Ini kita bicara soal pengawasan, artinya mobilitas orang mau ke Bekasi atau mau ke Bogor juga juga fine-fine saja," tuturnya.

Selain itu, Trubus mewanti-wanti Gubernur Anies agar membuat kebijakan yang tidak membuat masyarakat bingung.

"Jadi kalau misalnya masyarakat disuruh di rumah saja, gak usah keluar rumah, ketika di rumah saja ini dapat kompensasi apa? Kan harusnya ada jaring pengaman sosial yang menyebabkan mereka tidak keluar," sambungnya.

Trubus juga mengingatkan Anies agar memprioritaskan penangananan pandemi COVID-19 ketimbang yang lain.

"Selain vaksinasi, yang kedua bagaimana cara pelaksanaan 3T (Testing, Tracing, Treatment). Bagaimana 3T ini berjalan optimal di tengah tingginya kasus COVID-19," pungkasnya.

Sebelumnya, politisi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak meminta Gubernur   Anies menambah tenaga kesehatan dan fasilitas rumah sakit untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19.

"Kondisi saat ini yang perlu dibantu adalah sarana pelayanan kesehatan yang perlu ditambah tenaga, baik tenaga kesehatan dan tenaga keamanan. Melakukan rotasi tenaga dari tempat yang sedikit kasus atau membagi beban ke sarana kesehatan lain, akan mengurangi beban," kata Gilbert ketika dikonfirmasi AKURAT.CO, Jumat (25/6/2021).

"Di samping itu tekanan yang dialami tenaga kesehatan karena penumpukan pasien di ruang gawat darurat perlu diantisipasi dengan menambah tenaga keamanan di ruang tersebut," imbuhnya.

Selain itu, Gilbert mendesak agar Pemprov DKI Jakarta memperketat pengawasan di pasar atau pusat perbelajaan. Sebab, tempat tersebut rawan terjadi pelanggaran protokol kesehatan (prokes).

Masih kata Gilbert, perkantoran juga perlu diawasi. Dia mengungkapkan bahwa ada beberapa perusahaan yang nekat melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro. Misalnya, perkantoran tidak memangkas jumlah pegawai yang masuk sampai 75 persen.

"Titik lemah saat lalu dan kondisi sekarang adalah tempat kerumunan yang tidak menaati prokes seperti pasar, pemukiman padat, sarana transportasi publik, perkantoran dan rumah atau keluarga. Tentu keluarga sulit untuk disuruh bermasker selama di rumah," ucapnya.

Di sisi lain, lanjut Gilbert, Pemprov DKI Jakarta harus memprioritaskan program vaksinasi COVID-19.

"DKI Jakarta harus segera mencapai target vaksinasi seluruh penduduk yang belum terkena infeksi, karena vaksin yang ada dengan efikasi 57 persen mengharuskan vaksinasi populasi total/seluruh penduduk DKI untuk mendapatkan kekebalan komunitas sebesar 70 persen," imbuhnya.

Perlu diketahui, saat ini DKI Jakarta kembali terjang ledakan COVID-19 gelombang kedua dengan kasus harian berkisar 3.000 sampai 7.000 kasus per hari. Tingginya kasus ini membuat 140 rumah sakit rujukan di Jakarta nyaris penuh, sisa tempat tidur saat ini hanya 10 persen.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengupayakan menambah fasilitas kesehatan dengan membuka rumah susun, Gelanggang Olahraga Remaja (GOR), gedung sekolah, wisma hingga masjid untuk dijadikan lokasi isolasi pasien penyakit menular ini.[]