Ekonomi

Pengamat: BI Kerek Suku Bunga Acuan Demi Tekan Inflasi yang Terus Naik

Kebijakan tersebut merupakan yang kedua kalinya semenjak BI menaikan suku bunga pada bulan lalu (23/8/2022) sebesar 25 basis poin.

Pengamat: BI Kerek Suku Bunga Acuan Demi Tekan Inflasi yang Terus Naik
Suasana gedung Bank Indonesia di Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019). Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan, Bank Indonesia memiliki beberapa instrumen termasuk yang sifatnya hedging instrumen seperti Domestic Non Delivery Forward (DNDF). Instrumen transaksi DNDF ini memberikan alternatif lindung nilai bagi pelaku pasar, sehingga mengurangi demand di pasar spot. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Kenaikan suku bunga acuan yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 4,25 persen. Kebijakan tersebut merupakan yang kedua kalinya semenjak BI menaikan suku bunga pada bulan lalu (23/8/2022) sebesar 25 basis poin.

Upaya ini juga salah satu cara untuk mengimbangi langkah The Fed yang menaikan suku bunga acuannya sebesar 75 bps beberapa hari lalu.

Menurut Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani, dirinya melihat langkah kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah ini merupakan langkah untuk menekan laju inflasi yang terus merangsak naik.

baca juga:

Pada kuartal kedua tahun 2022, inflasi pada Juli sendiri sudah menunjukan angka 4,95 persen year-on-year (yoy), dimana angka tersebut jauh dari asumsi makro APBN 2022 yang ditarget dikisaran 3 persen secara agregat.

"Secara prinsip, inflasi disebabkan karena dua faktor utama. Pertama karena faktor permintaan (demand pull inflation). Hal ini timbul karena pertambahan jumlah uang beredar dan meningkatnya konsumsi secara keseluruhan, sehingga membuat sisi demand naik. Faktor kedua adalah penawaran (cost push inflation). Inflasi yang disebabkan karena kenaikan Harga Pokok Produksi (HPP) atas barang dan jasa,' jelas Ajib dalam keterangannya pada Jumat (23/9/2022).

Kemudian, Ajib menjelaskan fenomena yang terjadi di Indonesia cenderung karena faktor cost push inflation yang diakibatkan adanya kebijakan fiskla pemerintah yang menaikan tarif PPN (Pajak Penerimaan Negara) di April 2022 dari 10 persen menjadi 11 persen. Hal ini kemudian ditambah oleh kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM dan adanya kondisi geopolitik yang mengganggu rantai pasok global.

"Kebijakan BI menaikkan suku bunga ini akan memberikan konsekuensi ekonomi dengan berkurangnya likuiditas dan cenderung menurunkan kemampuan daya beli serta konsumsi masyarakat," tegas Ajib.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara signifikan ditopang oleh konsumsi. Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2021 mencapai Rp16.970,8 triliun, dimana itu lebih dari 54 persennya adalah kontribusi dari konsumsi, sedangkan untuk jangka pendek pemerintah dinilai sudah cukup tepat dengan mendorong Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diambil dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Yang perlu dikritisi dalam kebijakan moneter ini adalah dengan efek disinsentif dalam ekonomi. Ketika pemerintah secara agresif melakukan penyelamatan fiskal dengan banyak disinsentif ke dunia usaha, selanjutnya pemerintah kembali membuat kebijakan dari sisi moneter yang membuat dunia usaha kembali mengalami tekanan, dengan potensi melemahnya konsumsi," lanjutnya.