News

Pengadilan Prancis Tegaskan Larangan Burkini di Kolam Renang Umum

Burkini biasanya dikenakan oleh wanita muslim, dengan kain menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan tangan.


Pengadilan Prancis Tegaskan Larangan Burkini di Kolam Renang Umum
Seorang wanita mengenakan burkini yang menutup seluruh tubuh, berenang di Cannes setelah seruan untuk mendukung pemakaian burkini oleh pengusaha dan aktivis politik Rachid Nekkaz ( ERIC GAILLARD/REUTERS)

AKURAT.CO  Pengadilan administrasi tertinggi Prancis telah mengukuhkan larangan nasional untuk pemakaian 'burkini' di kolam renang umum.

Keputusan itu untuk kota Grenoble, di mana pihak berwenang sebelumnya telah menentang larangan mode pakaian renang tersebut. Burkini biasanya dikenakan oleh wanita muslim, dengan kain menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan tangan.

Pada Mei 2021, kota timur Prancis itu memicu kontroversi setelah mengeluarkan dekrit yang isinya mengizinkan pengunjung wanita mengenakan burkini di kolam renang umum. Kebijakan itu diambil menyusul serangkaian protes dari wanita Muslim setempat.

baca juga:

Namun, pada Selasa (21/6), Conseil d'Etat atau Dewan Negara Prancis mengembalikan aturan semula, di mana burkini dilarang digunakan di kolam renang umum. Dewan Negara, dalam putusannya, menyimpulkan bahwa perizinan burkini akan 'merusak asas netralitas pelayanan publik'.

"Ini bertentangan dengan tujuan yang diklaim dari kota Grenoble. Keputusan awal kota untuk mengizinkan burkini ditujukan hanya untuk memenuhi permintaan yang bersifat religius," kata pengadilan tinggi Prancis tersebut, dikutip dari Euro News hingga CNN.

Selain itu, dikatakan bahwa keputusan Grenoble akan memungkinkan beberapa perenang untuk melanggar 'aturan kebersihan dan keamanan'.

Netralitas agama telah diabadikan dalam prinsip-prinsip administrasi Prancis modern, yang tahun lalu didorong oleh apa yang disebut sebagai 'undang-undang separatisme'. Undang-undang (UU) ini disahkan oleh pemerintah Emmanuel Macron.

UU tersebut sebelumnya diperjuangkan oleh Menteri Dalam Negeri yang berhaluan kanan Gerald Darmanin, dan secara eksplisit melarang tindakan yang 'tujuan nyatanya adalah menyerah pada tuntutan sektarian dengan tujuan agama'.

Darmanin pun memberikan respons positifnya atas putusan baru tersebut. Turun di Twitter, ia mengatakan bahwa putusan itu adalah kemenangan untuk hukum separatisme, untuk sekularisme, dan untuk seluruh Republik.

Wanita Muslim di Prancis sering mengalami kesulitan mengakses layanan publik karena batasan ketat dalam menampilkan keyakinan agama mereka. Ini kemudian menjadi salah satu alasan mengapa larangan tersebut dikritik oleh para pembela hak, termasuk Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pemerintah Prancis pada tahun 2004 melarang simbol agama 'mencolok' termasuk jilbab Muslim, kopiah Yahudi, dan salib Kristen besar dari sekolah-sekolah Prancis. Kerudung wajah penuh, yang dikenal sebagai niqab, juga dilarang di semua ruang publik Prancis termasuk transportasi umum dan taman, jalan-jalan, dan gedung administrasi.

Sejak 2016, beberapa otoritas lokal Prancis telah berusaha untuk melarang pemakaian burkini di tempat umum.

Pemimpin sayap kanan dan kandidat presiden yang kalah, Marine Le Pen juga mengecam pakaian renang tersebut, menyebutnya sebagai 'pakaian propaganda Islamis'. Ia pun telah menyerukan lebih banyak regulasi untuk pemakaian burkini.[]