News

Pengadilan Malaysia Tolak Tunda Sidang Korupsi Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi

Ahmad Zahid menghadapi setidaknya 122 dakwaan yang melibatkan penyelewengan dana sebesar Rp421 miliar.


Pengadilan Malaysia Tolak Tunda Sidang Korupsi Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi
Presiden UMNO sekaligus ketua Barisan Nasional (BN), Ahmad Zahid Hamidi, mengajukan permohonan di Pengadilan Banding pada 23 Juni. (Bernama)

AKURAT.CO Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi memohon agar proses persidangan korupsi dan pencucian uang terhadapnya dihentikan. Namun, permohonannya ditolak.

Dilansir dari Channel News Asia, Hakim Pengadilan Tinggi Collin Lawrence Sequerah pada Senin (4/7) menolak permohonan Ahmad Zahid untuk menunda proses pengadilan, sambil menunggu hasil bandingnya untuk mendapatkan keterangan saksi yang dicatat oleh Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC).

Presiden UMNO sekaligus ketua Barisan Nasional (BN) ini mengajukan permohonan di Pengadilan Banding pada 23 Juni. Ia mengajukan untuk menunda pemeriksaan silang penuntutan terhadapnya, sambil menunggu hasil bandingnya guna mendapatkan 11 pernyataan saksi yang dicatat oleh MACC.

baca juga:

Menurut hakim pada Senin (4/7), Ahmad Zahid tak akan ditolak pengadilan yang adil jika persidangannya dilanjutkan pada tahap ini.

"Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak, pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tak akan dirugikan selama pemeriksaan silang. Pasalnya, ia memiliki kebebasan untuk mewawancarai saksi yang ditawarkan. Beberapa di antaranya adalah anggota keluarga dan kenalan," terang hakim.

Permohonan Ahmad Zahid untuk memperoleh keterangan dari 11 saksi tersebut pertama kali ditolak oleh Sequerah pada 9 Mei. Alasannya, keterangan tersebut dibuat dengan keyakinan akan dirahasiakan. Menurut hakim, pengungkapan apa pun akan merugikan dan membahayakan kepentingan publik.

"Mereka (saksi) bisa diintimidasi dan, misalnya, dipaksa untuk memberikan keterangan menyimpang," tambahnya.

Dalam sidang Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur, mantan menteri dalam negeri ini menghadapi 47 dakwaan. Ini termasuk 12 tuduhan pelanggaran pidana kepercayaan yang melibatkan 31,06 juta ringgit (Rp105 miliar) dana milik badan amal Yayasan Akalbudi.

Ahmad Zahid juga menghadapi 27 tuduhan pencucian uang yang melibatkan 72 juta ringgit (Rp244 miliar) sebagai pendapatan dari kegiatan ilegal dan 8 tuduhan suap sebesar 21,25 juta ringgit (Rp72 miliar).

Sementara itu, di Pengadilan Tinggi Shah Alam, pemimpin UMNO ini menghadapi sidang korupsi terpisah yang melibatkan 40 dakwaan terkait sistem visa luar negeri (VLN).[]