News

Pengadaan Barang dan Jasa Rentan Korupsi, KPK Minta Pemda Lakukan Ini

Korupsi pada pengadaan barang dan jasa terjadi mulai dari pelaksanaan pengadaan hingga penurunan spesifikasi atau kualitas barang.


Pengadaan Barang dan Jasa Rentan Korupsi, KPK Minta Pemda Lakukan Ini
Ilustrasi - Korupsi (AKURAT.CO/Candra Nawa)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim telah mengungkap ratusan kasus korupsi baik terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ) maupun proyek pembangunan infrastruktur. KPK meminta pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk memperbaiki tata kelola.

"Sejak 2004 hingga Juni 2021, terdapat 241 kasus terkait PBJ yang ditangani KPK. Selain itu, sepanjang 2020 hingga Maret 2021 ada 36 kasus terkait infrastruktur," ujar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar melalui keterangan tertulis dikutip Sabtu (4/11/2021).

Lili mengatakan, korupsi pada PBJ terjadi pada beberapa tahapan dan sejumlah modus. Misalnya, mark up pada pelaksanaan pengadaan hingga penurunan spesifikasi atau kualitas barang.

"Kami melihat adanya modus korupsi pada tahapan proses PBJ mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban," ucap Lili.

KPK meminta komitmen pemerintah daerah membenahi tata kelola PBJ. Sehingga, proses PBJ dilaksanakan transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

"Untuk itu, kami mendorong pemerintah daerah membangun Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) berintegritas," ujar Lili.

Lili menegaskan KPK terus mengawal dan memastikan pelaksanaan PBJ bebas dari korupsi. Pembinaan dan pengawasan yang ketat juga perlu dilakukan gubernur, Ditjen Otonomi Daerah bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam membangun UKPBJ yang berintegritas dapat tercipta bila lembaga-lembaga terkait mendukung upaya serta memiliki organisasi yang konsisten melakukan tindakan sesuai nilai, tujuan, dan tugas.

Sebelumnya KPK kembali mengingatkan soal titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di daerah.

"Mungkin hampir 90 persen korupsi yang ditangani baik oleh KPK, Kejaksaan atau Kepolisian di daerah itu menyangkut pengadaan barang dan jasa," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta.

"Ini masih menjadi titik rawan sekalipun proses lelangnya itu dilakukan lewat 'e-Procurement' ini juga tidak mengurangi kerawanan dalam proses pengadaan barang dan jasa karena persekongkolan," tambah dia.

Ia mengatakan persekongkolan itu bisa terjadi antara penyedia barang dan jasa dengan panitia lelang atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

"Atau juga para penyedia barang itu sendiri yang melakukan persekongkolan secara horizontal, mereka mengatur siapa nanti yang akan memenangkan proyek dan baru dimasukkan di dalam dokumen-dokumen di dalam proses e-Procurement," tuturnya.

Menurut Alex, secanggih apapun sistem jika ada persekongkolan tersebut pasti akan "jebol" juga.

"Jadi, e-Procurement itu memang hanya alat tetapi ketika mereka melakukannya dengan bersekongkol secanggih apapun peralatan atau sistem itu pasti akan 'jebol' juga. Ini yang kami selalu wanti-wanti ke panitia lelang atau ULP (Unit Layanan Pengadaan) agar lebih jeli dalam menangani perkara pengadaan barang dan jasa dan ini masih banyak kami temui di daerah-daerah," ujar Alex. []