Ekonomi

Penerbitan IMB, Bukti Anies Ingin Proyek Reklamasi Terus Jalan


Penerbitan IMB, Bukti Anies Ingin Proyek Reklamasi Terus Jalan
Kawasan reklamasi teluk Jakarta yang terhenti di kawasan Jakarta Utara, Rabu (3/4/2019). Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan resmi mencabut izin prinsip dan pelaksanaan proyek pembangunan 13 pulau buatan yang dikembangkan swasta. Proyek reklamasi dihentikan setelah Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta bentukan Anies melakukan verifikasi ketentuan perizinan dan kewajiban pengembang. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengatajan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengada-ada dan tidak berdasar.

Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi menilai penerbitan itu cenderung mengakomodasi pelaksanaan reklamasi.

"Pemberian IMB kepada pengembang adalah kejanggalan baru rezim reklamasi saat ini, dan Gubernur saat ini tidak ada bedanya dengan Gubernur-Gubernur sebelumnya yang memaksakan reklamasi terus berjalan," ungkap Tubagus saat konferensi pers di Jakarta, Senin (17/6/2019).

Dasar yang digunakan Anies tentang Peraturan Gubernur DKI Jakarta (Pergub) Nomor 206 Tahun 2016 untuk menerbitkan IMB dinilai tidak tepat dan cenderung dipaksakan.

"Terlebih dengan menggunakan dasar kebijakan Pergub 206/2016 yang juga dibuat oleh untuk menutupi keterlanjuran-keterlanjuran tersebut," ungkap Tubagus.

Pergub yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung juga tidak tepat dan terkesan dipaksakan, karena pesoalannya dasarnya terletak pada bahwa reklamasi dibangun di atas ruang yang belum jelas peraturannya.

Artinya Pergub 206/2016 dikeluarkan untuk “memfasilitasi” pendirian bangunan di atas lahan reklamasi.

Di sisi lainnya, Gubernur DKI juga beralasan mengapa IMB dikeluarkan karena pihak pengembangang karena sudah memenuhi prosedur.

Selain itu Tubagus mengatajan reklamasi dan bangunan di atasnya tidak bisa dipisahkan. Dengan penerbitan IMB itu, Tubagus menyebut penyegelan pulau reklamasi yang dilakukan Anies pada tahun 2018 tidak ada gunanya.

Anies sebelumnya menjelaskan tindakannya menerbitkan IMB itu. Anies mengaku harus mematuhi Pergub Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Padahal menurut WALHI harusnya Gubernur DKI memiliki kewenangan untuk tidak memberikan IMB dan harusnya Gubernur dapat membatalkan atau mencabut Pergub tersebut. []