Ekonomi

Peneliti: Larangan Investasi Minol Bukanlah Langkah Tepat

CIPS merasa kurang tepat jika pemerintah beranggapan bahwa aturan investasi minuman beralkohol yang semula masuk ke daftar positif investasi


Peneliti: Larangan Investasi Minol Bukanlah Langkah Tepat

AKURAT.CO Penggantian Peraturan Presiden (Perpres) No. 10 Tahun 2021 dengan Perpres No. 49 Tahun 2021 yang mencabut bidang usaha minuman beralkohol (minol) dari daftar investasi positif hanya berselang empat bulan setelah dibuka, merupakan respons pemerintah yang kurang tepat mengingat sebenarnya sudah ada berbagai aturan dipusat maupun di daerah yang membatasi konsumsi maupun peredarannya.

Pencabutan Perpres No. 10 Tahun 2021 dilakukan Presiden setelah muncul berbagai penolakan berbagai pihak yang mengkhawatirkan meluasnya konsumsi jenis minuman ini,

"Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) merasa kurang tepat jika pemerintah beranggapan bahwa aturan investasi minuman beralkohol yang semula masuk ke daftar positif investasi serta merta melonggarkan pembatasan konsumsi maupun distribusi minuman beralkohol," ujar peneliti CIPS Pingkan Audrine Kosijungan lewat keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (11/6/2021).

Pingkan mengatkatan pembatasan sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan juga Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol beserta perubahan-perubahannya, termasuk Permendag No. 25 Tahun 2019 .Pada tingkat daerah juga ada kebijakan yang diambil oleh masing-masing kepala daerah berkenaan dengan cakupan pembatasannya.

Sejak diundangkan di bulan Februari, Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, memang telah menuai kritikan dari beragam kalangan masyarakat karena pada Lampiran III mengenai Bidang Usaha dengan Persyaratan Khusus, bidang usaha minuman beralkohol termasuk ke dalam 46 bidang usaha yang dibuka dengan persyaratan tertentu.

"Pantauan kami di CIPS menemukan bahwa alasan dari pihak yang kontra terhadap kebijakan pembukaan investasi bagi minuman beralkohol ini kebanyakan berlandaskan pada asas moralitas dan ketentuan hukum agama yang melarang konsumsi minuman beralkohol dikarenakan haram. Padahal, Perpres (Nomor 10 tahun 2021) ini mengatur mengenai investasi bagi produksi minuman beralkohol utamanya di daerah-daerah yang memang memiliki potensi untuk mengembangkan minuman tradisional yang mereka miliki seperti di Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT,) dan Bali,” ujar Pingkan.

Pemerintah semestinya sudah mengantisipasi kemungkinan yang terjadi dari keputusan yang diambil sebelum suatu aturan itu dikeluarkan.  Pemerintah perlu dengan seksama mempertimbangkan banyak aspek dalam mengambil keputusan dan mengkomunikasikannya dengan transparan dan akuntabel kepada masyarakat

"Namun kita juga tidak boleh mengabaikan fakta bahwa Indonesia adalah negara hukum dan bahkan untuk komoditas minuman beralkohol juga menjadi salah satu bagian dari ritual keagamaan yang diakui di Indonesia.  Daerah dimana tadinya investasi usaha produksi minol diperbolehkan juga merupakan daerah dengan mayoritas penduduk non-muslim," ucapnya. 

Tingkat konsumsi minuman beralkohol di Indonesia hanya 0,8 liter per kapita, tidak seberapa jika dibandingkan dengan rata-rata di Asia Tenggara yang mencapai 4,5 liter per kapita. Bahkan dari tingkat konsumsi tersebut, 0,5 liternya merupakan konsumsi minuman beralkohol yang tidak tercatat atau ilegal. Sehingga permasalahan yang ada kaitannya dengan minuman beralkohol di Indonesia justru dikarenakan banyaknya minuman beralkohol yang ilegal atau yang kita kenal juga dengan oplosan. []

Dhera Arizona Pratiwi

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu