Ekonomi

Penegakan Hukum Pajak dan Tantangan yang Menyelimutinya


Penegakan Hukum Pajak dan Tantangan yang Menyelimutinya
Ilustrasi - Pajak (AKURAT.CO/Ryan)

AKURAT.CO Di masa pandemi ini, peran pajak sebagai stimulus perekonomian terus diperkuat. Namun, perihal pajak, Indonesia selalu menghadapi beberapa tantangan, salah satunya adalah masih terdapat gap kebijakan dan kepatuhan dalam pelaksanaan pemungutan perpajakan nasional. Sehingga lembaga otoritas pajak yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kayaknya selalu diperkuat, untuk mengurangi gap tersebut.

"Bicara mengenai administrasi DJP, terdapat 3 fungsi utama (core function): yaitu (1) pelayanan, (2) pengawasan, dan (3) penegakan hukum," kata Awan Nurmawan Nuh, Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak dalam diskusi pelatihan pajak yang digelar Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), kemarin.

Inti pelayanan adalah bagaimana administrasi perpajakan bisa menjalankan fungsinya dan masyarakat sebagai Wajib Pajak (WP) dapat melaksanakan hak dan kewajiban pajak dengan mudah, murah dan cepat. 

Pengawasan adalah administrasi perpajakan harus mampu mengawasi dan mengecek apakah WP menjalankan hak dan kewajiban dengan benar (Self Assessment System). 

Penegakan Hukum adalah sebagai instrumen keadilan, penegakan hukum bukan merupakan suatu hukuman, melainkan merupakan suatu reward untuk WP yang sudah patuh.

"Ketiga fungsi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan agar bisa berjalan secara optimal dan tentunya kepatuhan WP bisa meningkat," tegasnya.

Perihal penegakan hukum, Awan menegaskan bahwa hal tersebut merupakan upaya terakhir. Adapun tindakan penyidikan dan bukti permulaan yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP. Kemudian, Pasal 44B merupakan indikasi pajak asas ultimum remedium.

"Penegakan hukum seperti bukti permulaan, penyidikan merupakan upaya akhir yang harus dikerjakan secara proper dan harus ada clear cut antara administrasi dan perpajakan. Kepatuhan menjadi kunci untuk membayar pajak dan menghindari penyidikan," tegasnya.

Abdul Azis, Kepala Subdirektorat Penyidikan DJP dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu penegakan hukum administrasi (Pasal 29 KUP) dan penegakan hukum pidana.