News

Pencopotan Marullah Dari Sekda DKI Berpotensi Timbulkan Masalah Baru, M Taufik: Saya Miris Dan Prihatin

Pencopotan Marullah Dari Sekda DKI Berpotensi Timbulkan Masalah Baru, M Taufik: Saya Miris Dan Prihatin
Mantan Ketua DPD Gerindra Jakarta, Muhammad Taufik menyerahkan surat dukungan untuk Prabowo menjadi Presiden RI Periode 2019-2024 kepada Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani di Lapangan Arcicic, Jakarta Pusat, Minggu (11/3) (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Keputusan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mencopot Sekda DKI Marullah Mattali dinilai sebagai langkah gegabah. Pernyataan itu disampaikan Anggota DPRD DKI Mohammad Taufik. 

Menurut dia, keputusan Heru itu melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). 

"Ini negara ada aturan hukum. Semua kebijakan harus berdasarkan peraturan dan hukum yang berlaku," kata Taufik dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/12/2022).

baca juga:

Mantan Wakil Ketua DPRD DKI itu menjelaskan, dalam UU ASN khususnya pada Pasal 116 Ayat (1) ditegaskan, bahwa pejabat pembina kepegawaian dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi selama dua tahun terhitung sejak pelantikan pejabat pimpinan tinggi, kecuali pejabat pimpinan tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.

"Sekarang Marullah melanggar aturan hukum tidak? Kan, tidak. Jangan seenaknya saja," kata Taufik. 

Pada ayat (2) UU yang sama juga ditegaskan bahwa penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya sebelum dua tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan presiden. Dia menduga keputusan Heru itu berpotensi menimbulkan masalah baru. 

Dia menjelaskan, Presiden Jokowi bisa saja digugat di PTUN hanya karena mengeluarkan Keppres tanpa melalui kajian matang. 

"Pj Gubernur DKI yang terhormat ikuti UU ASN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 91 Tahun 2019 tentanh Penunjukan Penjabat sekretaris daerah (sekda). Jangan dibiasakan menerjang aturan," lanjutnya.

Kata Taufik, dalam Permendagri Nomor 91 Tahun 2019 Pasal 2 diatur ketat soal penunjukan penjabat (Pj) sekretaris daerah. Diantaranya, karena kekosongan jabatan sekretaris daerah selama tiga bulan dan sekretaris daerah definitif belum ditetapkan.

Lalu, pada ayat (2) menerangkan penunjukan penjabat sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menteri menunjuk penjabat sekretaris daerah provinsi; dan Gubernur menunjuk penjabat sekretaris daerah kabupaten/kota.

Ayat (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Karena itu, pencopotan Marullah sebagai Sekdapov DKI, kata dia, hanya karena pertimbangan politis atau ketidaksukaan Heru. Apalagi, Sekdaprov DKI sekaligus ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), memegang peranan strategis.

"Saya miris dan sangat prihatin atas terjadinya mutasi Sekdaprov DKI sebagai Deputi. Secara konsekuensi yuridisnya jika secara fakta hukum terbukti. Maka SK Pj Gubernur DKI mengandung unsur cacat hukum. Bahkan, keberlakuanya tidak sah dan batal demi hukum," beber dia. 

"Saya sampaikan ini, karena Heru pejabat yang taat aturan dan hukum, bukan seorang pejabat pemberani,” sambung Taufik. []