News

Pencemaran Limbah di Sungai Cileungsi Tak Kunjung Selesai, Komisi III DPRD Bogor Tegur DLH

Pencemaran limbah di sungai Cileungsi terus berulang terjadi sehingga harus ada langkah proaktif dan extra ordinary.

Pencemaran Limbah di Sungai Cileungsi Tak Kunjung Selesai, Komisi III DPRD Bogor Tegur DLH
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Tuti Alawiyah (Istimewa)

AKURAT.CO, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor mulai menucai kecaman dari berbagai pihak salah satunya Komisi III DPRD Kabupaten Bogor. Hal tersebut terjadi diduga lantaran DLH Kabupaten Bogor diduga tak dapat mengatasi adanya pencemaran limbah di sungai Cileungsi.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Tuti Alawiyah bahwa pencemaran limbah di sungai Cileungsi terus berulang terjadi sehingga harus ada langkah proaktif dan extra ordinary.

“Ini kepentingan bersama terutama masyarakat kalau aliran sungai cileungsi masih juga tercemar seharusnya DLH segera mengambil langkah tegas dan harus segera evaluasi kinerja atau tidak Kepala Dinas segera mundur dari tahtanya,” ucapnya dikutip pada Sabtu (9/7/2022).

baca juga:

Ia mengatakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor harus proaktif dalam mencegah dan mendeteksi dini terjadinya pencemaran limbah terutama dialiran sungai cileungsi.

“Kerja yang ada dan sudah dilakukan masih belum cukup dan harus ditingkatkan karena faktanya pencemaran Sungai Cileungsi itu ada dan berulang kali terjadi,” jelasnya.

Selain itu, menurutnya DLH jangan berpuas diri dengan adanya satgas lingkungan, masih kurang dan Kabupaten Bogor seperti memerlukan petugas yang ditugaskan khusus secara berkala mengecek dan mengukur kualitas sungai Cileungsi sekaligus melakukan penindakan.

“Saya sebagai tangan kanan masyarakat turut adil untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terutama untuk perlindungan dan kenyaman masyarakat soal pencemaran limbah yang meresahkan dilingkungan masyarakat,” pungkasnya.

Sementara, dirinya juga mendesak DLH untuk segera menyelesaikan masalah pencemaran Sungai Cileungsi ini dalam tempo 30 hari kerja namun apa bulan Kepala Dinas tidak mampu dan tak menerima usulan sebaiknya mundur dari tahta jabatan.

“Saya ingatkan kepada perangkat daerah untuk tidak tuli dan alergi terhadap masukan dan berbagai pihak demi kemajuan Kabupaten Bogor. Perangkat daerah seperti Kepala Dinas, harus memposisikan diri sebagai pelayan rakyat, harus mau terbuka menerima masukan secara seksama dan dirumuskan secara bijak,” tutupnya.[]

Lihat Sumber Artikel di Bogordaily.net Disclaimer: Artikel ini adalah kerja sama antara AkuratCo dengan Bogordaily.net. Hal yang berkaitan dengan tulisan, foto, video, grafis, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab dari Bogordaily.net