Ekonomi

Pencairan Transfer Daerah dan Dana Desa Papua Baru 69,9 Persen


Pencairan Transfer Daerah dan Dana Desa Papua Baru 69,9 Persen
Ilustrasi Dana Desa (AKURAT.CO/Luqman Hakim Naba)

AKURAT.CO, Realisasi anggaran transfer daerah dan dana desa di provinsi Papua telah terealisasi Rp31,42 triliun atau 69,9 persen sampai dengan Triwulan III 2017, dari pagu anggaran sebesar Rp44,96 persen.

Dijelaskan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan provinsi Papua Syarwan, realisasi transfer ke daerah dan dana desa sampai dengan triwulan III 2017 terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp18,45 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp1,55 triliun, Dana Otonomi Khusus dan Insentif daerah sebesar Rp6,26 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp1,88 triliun, DAK non fisik Rp710,44 miliar dan Dana desa sebesar Rp2,57 triliun.

"Diantara dana transfer tersebut, realisasi DAK fisik merupakan yang terendah yaitu baru mencapai 37,23 persen dari alokasi pagu," ujarnya, Senin (11/12).

Diungkapkan, rendahnya penyerapan dana transfer daerah khususnya DAK fisik disebabkan adanya beberapa kendala antara lain, terlambatnya proses penetapan APBD-P, adanya kendala dalam proses lelang barang/jasa, terjadinya pergantian pejabat OPD, serta belum optimal koordinasi antar OPD yang berdampak pada lambatnya proses kontrak dan pencairan anggaran.

"Dalam rangka pengelolaan DAK fisik dan dana desa Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian khusus terhadap tata administrasi dan pengelolaan anggaran tersebut," ungkapnya.

Dirinya menambahkan, DAK fisik TA 2017 disalurkan secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dimana penyaluran DAK fisik tersebut memerlukan beberapa persyaratan, antara lain persentase penyaluran dana DAK fisik dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Daerah (RKD), tingkat penyerapan dana di RKD, dan realisasi/capaian output kegiatan per bidang.

"Dalam hal proses penyaluran DAK fisik pada suatu tahap tidak dapat dilaksanakan karena dokumen persyaratan tidak dapat dipenuhi Pemda, maka penyaluran DAK fisik pada tahap-tahap selanjutnya tidak dapat dilaksanakan," imbuhnya.

"Begitu pula dengan pencairan, penyaluran, penyerapan dan laporan capaian output dana desa tahap sebelumnya akan menentukan dapat/tidaknya penyaluran dana desa tahap selanjutnya dilaksanakan," sambungnya. []