News

Penataan Kampung Kumuh, Anies: Dulu Digusur, Kini Dilakukan dengan Konsep Comunity Action Plan

Pembangunan memang kerap mengharuskan warga direlokasi namun semua harus dikerjakan dengan cara yang benar


Penataan Kampung Kumuh, Anies: Dulu Digusur, Kini Dilakukan dengan Konsep Comunity Action Plan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan bahwa revitalisasi pemukiman warga kumuh di Jakarta dilakukan dengan konsep comunity action plan. Artinya, proses penataan pemukiman kumuh melibatkan masyarakat secara proaktif. Sehingga mereka merasa memiliki kampung itu. 

Ada tiga dari 21 kampung kumuh yang sedang dan akan ditata ulang. Yakni Kampung Susun Aquarium, Kampung Susun Kunir, dan kampung susun eks Bukit Duri. Tiga kampung itu, kata Anies, merupakan korban penggusuran pada era sebelumnya. 

"Tempat-tempat itu dulu mengalami penggusuran, kemudian kita menyiapkan tempat untuk mereka bisa tinggal," ungkapnya dilansir dari YouTube Pemprov DKI, Minggu (24/10/2021). 

Anies menjelaskan seringkali mendapati rencana pembangunan yang mengharuskan warga direlokasi. Namun demikian dia menuturkan semua harus dikerjakan dengan cara yang benar. 

"Sebab lain adalah ada kampung-kampung yang padat dan kumuh. Kampungnya jangan dihilangkan. Karena kampung itu khasnya kita. Dan kampung itu bukan soal bangunan. Kampung itu soal kehidupan antar warga yang dekat satu sama lain, saling support. Jadi kami melakukan revitalisasi," ujarnya. 

Dia mengungkapkan, ada 21 kampung di Jakarta yang perlu dilakukan revitalisasi kampungnya namun pendekatan yang digunakan adalah comunity action plan.

"Jadi menata kampung bukan pemerintah datang dengan gagah berani bilang ayo anda begini, begini, begini. Bukan. Justru kira-kira begitu pemerintah datang, ayo teman-teman warga butuhnya apa. Bagaimana kita bisa fasilitasi," ungkapnya. 

Anies memastikan program penataan kampung kumuh, pihaknya melibatkan warga, para expert, dan para pakar dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini bertujuan untuk memastikan program pembangunan yang dilakukan tidak melenceng. 

"Kita dalam menata kampung itu melibatkan warganya, expert, para pakar yang mengerti tentang sosiologi, tata ruang, aspek-aspek yang dianggap penting unutk penataan. Bila ada perselisihan, kita akan undang fasilitator dan pemerintah. Jadi, empat fasilitator itu bakal membantu," ungkapnya.[]