News

Penanganan Kasus Korupsi Bansos di Kemensos Terlantar, MAKI Ajukan Gugatan Praperadilan Lawan KPK

MAKI menilai secara hukum KPK telah melakukan tindakan penghentian penyidikan secara materiel dan diam-diam tidak sah menurut hukum


Penanganan Kasus Korupsi Bansos di Kemensos Terlantar, MAKI Ajukan Gugatan Praperadilan Lawan KPK
Sidang praperadilan yang diajukan MAKI melawan KPK di PN Jaksel

AKURAT.CO, Sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembali digelar hari ini di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Sidang kali ini membacakan materi gugatan atas terlantarnya penanganan perkara korupsi bantuan sosial (Bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos) dengan tidak menjerat pihak lain.

"Dikarenakan tidak melakukan seluruh 20 izin penggeledahan dari Dewas KPK, dan tidak melakukan pemanggilan terhadap Ihsan Yunus," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan resminya, Senin (5/4/2021).

baca juga:

Sidang praperadilan tersebut dipimpin Hakim Tunggal Nazar Effriandi. MAKI diwakili oleh kuasa hukum Kurniawan Adi Nugroho, Marselinus Edwin Hardian, dan Lefran Kindangen. Dan KPK diwakili Biro Hukum yakni Raden Natalius Kristiono dan Togi Robson Sirait.

Sementara Dewan Pengawas (Dewas) KPK dijadikan Termohon II, dikarenakan tidak menegur penyidik KPK yang menelantarkan ijin penggeledahan yang sudah diterbitkan. 

Dalam sidang perdana praperadilan, terungkap setidaknya terdapat 20 ijin penggeledahan yang ditelantarkan oleh penyidik KPK dalam perkara korupsi pemberian Bansos Kemensos.  

"MAKI nantinya akan berusaha membuktikan sebenarnya diduga terdapat sekitar 30 ijin yang ditelantarkan dan bukan hanya 20 ijin," ujarnya. 

Menurut MAKI dalam materi gugatannya, menyatakan secara hukum KPK telah melakukan tindakan penghentian penyidikan secara materiel dan diam-diam tidak sah menurut hukum terhadap perkara korupsi dana Bansos Kemensos dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19. 

"Dengan cara melakukan penelantaran izin penggeledahan yang telah dikeluarkan oleh turut Termohon dan tidak dipanggilnya Ihsan Yunus oleh Termohon (KPK), sehingga mengakibatkan penanganan perkara menjadi terkendala," papar Boyamin. 

Yudi Permana

https://akurat.co

0 Comments

Leave a comment

Sorry, you mush first