News

Penanganan Covid-19, Legislator Ini Minta Pusat Perbaiki Pola Komunikasi dengan Daerah

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyoroti pola komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Pemda).


Penanganan Covid-19, Legislator Ini Minta Pusat Perbaiki Pola Komunikasi dengan Daerah
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Otsus Papua DPR RI Guspardi Gaus (Dpr.go.id)

AKURAT.CO, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyoroti pola komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Pemda). Ia meminta agar pemerintah pusat memperbaiki pola komunikasi dengan pemerintah daerah.

"Komunikasi yang tidak nyambung berakibat tidak berjalannya berbagai program dengan mulus. Jadi, komunikasinya itu harus diperbaiki," ujar Guspardi sebagaimana yang dikutip AKURAT.CO dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (28/7/2021).

"Belakangan ini sering pemerintah pusat melakukan teguran kepada pemerintah daerah baik yang terkait anggaran begitu juga penanganan pandemi Covid-19," sambungnya.

Dia mengatakan, mestinya komunikasi dua arah antara pemerintah pusat dan Pemda harus berjalan efektif dan efesien dalam memutus mata rantai Covid-19 terlebih lagi dalam masa perpanjangan PPKM ini.

Karena menurutnya, aspek kesehatan tetap menjadi yang utama dengan penegakan prokes dan aturan dengan disiplin. Namun di sisi lain, bagaimana anggaran menyangkut berbagai stimulus bantuan bagi masyarakat dapat segera terealisasi dengan cepat dan tepat.

"Pola komunikasi yang baik diharapkan memunculkan harmonisasi. Sebaliknya kalau komunikasi tidak cair tentu harmonisasi dalam menjalankan berbagai program jadi terkendala," tuturnya.

Politisi PAN itu menegaskan, ketidaksinkronan antara pusat dan daerah perlu diminimalisir. Hal tersebut agar tidak muncul kesan seolah-olah pemda berjalan sendiri lantaran tidak mengikuti kehendak pusat.

"Selain itu pemerintah pusat juga seharusnya memahami kultur dan budaya atau kearifan lokal pada tiap daerah. Sehingga diharapkan ada ruang untuk kebijakan-kebijakan yang bersifat fleksibel," jelasnya.

Dia menyebut, kebijakan yang bersifat strategis dan universal memang harus diatur oleh pemerintah pusat. Sementara kebijkakan sifatnya teknis diatur oleh pemerintah daerah (Pemda).