Riyanda Barmawi

Direktur Eksekutif Nasional Institut
Ekonomi

Pemulihan Ekonomi Melalui Wirausaha Pancasila

Kewirausahaan Pancasila merupakan sistem wirausaha yang berfondasikan pada kelima nilai prinsipil Pancasila


Pemulihan Ekonomi Melalui Wirausaha Pancasila
Ilustrasi wirausaha (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Semenjak pandemi Covid-19 berlangsung, perekonomian nasional berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS), melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kontraksi 2,07 persen. Kondisi suram ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di hampir banyak negara juga merasakan tekanan ekonomi. Adalah suatu keniscayaan kalau di dalam situasi sulit, pengangguran mengalami peningkatan. 

Menurut BPS, per-Agustus 2020, jumlah pengangguran meningkat 2,67 juta orang. Dengan itu total angkatan kerja Indonesia yang menganggur sebanyak 9,77 juta jiwa. Artinya selama awan mendung pandemi belum reda, kelas pekerja di sektor formal maupun informal akan dihantui bayang-bayang pemecatan, PHK, atau dirumahkan. Bagi pelaku usaha langkah pemecatan itu memang rasional, namun bagaimana dengan masyarakat?

Untuk itu kebijaksanaan pemerintah menjadi penting ditunjukkan lewat jaminan perlindungan sosial, utamanya terhadap pekerja. Tuntutan jaminan sosial memang bukan perkara baru. Tapi sudah sering di sampaikan oleh organisasi buruh di banyak kesempatan. Namun permasalahan lain yang muncul adalah sejauh mana keuangan negara mampu mengakomodir kepentingan itu hingga batas waktu yang tidak menentu.

Kita harus objektif dalam bersikap dan mengakui jika keuangan negara memiliki kemampuan terbatas. Sehingga menempuh opsi memberi jaminan sosial seterusnya, kendati pun itu adalah amanah konstitusi, tanpa memikirkan solusi alternatif di dalam upaya memecahkan kebuntuan akan melahirkan problem baru yang tidak kalah peliknya. Maka tantangan terbesar pemerintah sekarang ini adalah memikirkan solusi alternatif.

Indonesia sendiri sebetulnya memiliki gagasan ekonomi kerakyatan yang secara institusional telah di artikulasi dalam pasal 33 UUD 1945. Ekonomi kerakyatan secara substantif bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Yang menarik dalam hal ini adalah di saat krisis melanda, ekonomi kerakyatan terbukti tangguh menghadapinya. Tatkala korporasi terseok-seok dihantam krisis moneter 1997 dan 2008, menariknya ekonomi kerakyatan justru berdiri kokoh menjadi benteng pertahanan.

Mendedah Problematika

Ekonomi kerakyatan bisa ditempatkan menjadi alternatif dalam menjawab kepentingan negara dalam agenda pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi, dan kepentingan generasi Milenial di masa mendatang. Apalagi secara jumlah, populasi Milenial sangat dominan di Indonesia. Ini terkonfirmasi dari data sensus penduduk tahun 2020 yang dilakukan BPS. Menurut data BPS jumlah generasi milenial sebesar 69,90 juta jiwa (25,87%), sedangkan generasi Z mencapai 75,49 juta jiwa (27,94%) dari total populasi berjumlah 270,2 juta jiwa.

Besarnya jumlah populasi Milenial nyatanya tak berbanding lurus dengan harapan akan masa depan yang baik. Melalui laporan Global Shapers Annual Survey (2016), dengan memetakan opini dari 26.000 milenial di 181 negara, World Economic Forum mengemukakan sepuluh permasalahan global di mata generasi milenial. Mulai dari perubahan iklim (45,2%), perang dunia (38,5%), konflik agama (33,8%), kemiskinan (31,1%), korupsi (21,7%), keamanan (18,1%), rendahnya pendidikan (16,5%), instabilitas politik (15,5%), ketahanan pangan (15,1%), pengangguran (14,1%).

Sepuluh persoalan tersebut harus menjadi perhatian pemerintah dalam menentukan sekaligus membuat kebijakan publik, utamanya yang bersentuhan dengan kebutuhan generasi milenial. Kalau pemerintah memberi respons keliru, semisal, bukan hal mustahil jika di kemudian hari akan melahirkan bencana sosial-ekonomi.

Riset berbeda juga dilakukan oleh perusahaan Luno bersama Dalia Research, dalam laporan bertajuk The Future of Money. Riset ini mengungkap sebanyak 69 persen generasi Milenial di Indonesia tidak memiliki strategi investasi. Dari angka itu, sebesar 44 persen milenial hanya berinvestasi sekali dalam waktu satu atau dua tahun. Sedangkan 20 persen di antaranya bahkan tidak berinvestasi. Ini merupakan kondisi yang memprihatinkan. Terlebih di era industri 4.0, pertumbuhan dan perkembangan tekhnologi digital membawa tantangan yang kompleks.

Kalau generasi milenial gagap merespons perubahan yang tengah berlangsung, maka tidak ada harapan bagi milenial bertahan di era digital yang tingkat persaingannya kian kompetitif: tidak hanya persaingan antar manusia, melainkan juga dengan Robot. 

Kegagapan milenial juga tercermin dalam riset Alvara Research (2017), bertajuk The Urban Middle-Class Millennials Indonesia: Financial and Online Behavior, yang mengungkap produk keuangan milenial paling diingat adalah Tabungan dengan presentase mencapai 79,8%. Selebihnya adalah asuransi kesehatan, deposito, kartu kredit dan kredit kepemilikan kumah. Yang harus diwaspadai tabungan itu cukup rentan dihadapkan dengan tingkat inflasi tahunan Indonesia yang berada di kisaran 5-6%.

Maka penting bagi pemerintah mendorong terciptanya ruang bagi tumbuh berkembangnya kewirausahaan. 

Posisi wirausaha sangat penting dalam mendorong penguatan struktur ekonomi. Kehadirannya tidak hanya untuk kepentingan akumulasi semata, melainkan mesti diletakkan dalam hal yang lebih luas, yakni: redistribusi sumberdaya untuk kesejahteraan. Kehadiran wirausaha baru diperlukan supaya meminimalisir konsentrasi sumberdaya ekonomi ditangan minoritas orang. Dengan wirausaha prospek terciptanya lapangan pekerjaan terbuka lebar, termasuk dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

Kendati wirausaha memegang peranan penting dalam memperkuat struktur ekonomi nasional. Namun faktanya tingkat pertumbuhan wirausaha di Indonesia masih terbilang cukup tertinggal dengan negara tetangga, seperti Malasya, Singapura dan Thailand. Menurut MenKop UKM, tingkat  kewirausahaan di tanah Air masih berada di angka 3,47 persen, sedangkan di Malaysia dan Thailand telah mencapai angka 5%, dan bahkan di Singapura menembus angka 9 persen.

Jika mengacu pada standar Internasional, rasio wirausaha memang telah melampau standar 2 persen. Akan tetapi itu tidak lantas memperbaiki keadaan. Sebab rasio wirausaha di Indonesia baru mencapai 3 persen. Kasus Singapura bisa dijadikan contoh betapa kewirausahaan mampu meningkatkan perekonomian negara, sekalipun minus sumberdaya alam. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, Singapura masih terbilang unggul dari segi ekonomi.

Menimbang Gagasan Kewirausahaan Pancasila

Kewirausahaan Pancasila merupakan sistem wirausaha yang berfondasikan pada kelima nilai prinsipil Pancasila. Dalam pelaksanaannya wirausaha pancasila harus dapat mewujudkan cita luhur Pancasila dan UUD 1945 dalam lingkungan kewirausahaan yang terejawantah ke dalam bentuk keamanan dan ketenangan berwirausaha, termasuk mendorong penciptaan lapangan kerja.

Pertama, kewirausahaan yang berdasarkan ketuhanan menegaskan jika aktivitas usaha tidak bisa dilepas dari ridho yang Maha Esa. Karenanya setiap ikhtiar (proses) wirausaha hendaknya dibasiskan pada keutamaan sikap jujur agar usaha yang dilakukan dengan kerja keras tertuju sepenuhnya untuk melayani sesama manusia dengan orientasi utamanya adalah keberkahan melalui penciptaan lapangan kerja bagi orang lain. Sikap diskriminatif akan perbedaan agama menjadi tidak relevan dan insignifikan dalam kegiatan wirausaha.

Kedua, kewirausahaan yang berdasar pada kemanusiaan yang adil dan beradap ditempatkan ke dalam kerangka kepentingan membangun peradaban manusia. Karena tingkat peradaban orang turut menentukan kapasitasnya dalam mendorong inovasi dan kreativitas, utamanya dalam hal wirausaha. Di titik ini wirausaha selalu dituntut memiliki kepribadian, perasaan, kehormatan, harga diri, keinginan untuk dapat meraih prestasi memuaskan tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk orang lain.

Ketiga, kewirausahaan yang berdasarkan pada persatuan Indonesia menegaskan jikalau setiap wirausaha mempunyai hak untuk melakukan aktivitas usaha di seluruh wilayah tanah Air, tanpa diskriminasi identitas. Kerjasama dan kebersamaan harus di kedepankan oleh setiap wirausaha dengan meningkatkan rasa cinta tanah air sebagai bentuk tanggungjawab moral. Karenanya kegiatan wirausaha, ada dan, berorientasi terhadap upaya meminimalisir atau menghindari segala bentuk perpecahan.

Keempat, kewirausahaan berdasar pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dipahami sebagai bentuk otonomi inklusif individu dalam menentukan bidang usaha yang diminatinya. Seorang wirausaha juga tidak dapat bertindak seenaknya dengan mengabaikan saran dan keluhan dari konsumen yang sejatinya merupakan kebaikan bersama. Sikap inklusif harus di utamakan dengan mengutamakan permusyawaratan dalam membuat keputusan usaha bagi kepentingan bersama.

Kelima, kewirausahaan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan kalau, seorang wirausaha meski memiliki kebebasan dalam menentukan jenis usaha, namun tetap mengedepankan nilai keadilan dalam melaksanakan aktivitas usahanya, termasuk dengan sikapnya terhadap konsumen supaya dapat menciptakan hasil yang baik demi meningkatkan kesejahteraan usaha, pekerja dan masyarakat. Di titik ini wirausaha dapat menerima imbalan yang sesuai dengan fungsi, kemampuan dan kontribusinya.[]

Erizky Bagus

https://akurat.co