News

Utak-atik Perda Covid-19, Pemprov DKI Bakal Masukan Pasal Pidana 

Wagub DKI mengaku tujuan revisi Perda 2/2022 itu adalah menambahkan pasal Pidana bagi pelanggar peraturan penanganan Covid-19 di Ibu Kota.


Utak-atik Perda Covid-19, Pemprov DKI Bakal Masukan Pasal Pidana 
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (26/4/2021) (AKURAT.CO/Yohanes Antonius)

AKURAT.CO, Pemerintah Provinsi Jakarta berencana merevisi Peraturan Daerah (Perda)  Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengendalian Covid-19. Perda itu baru berlaku pada November  2020.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, tujuan revisi Perda itu adalah menambahkan pasal Pidana bagi pelanggar peraturan penanganan Covid-19 di Ibu Kota.

"Agar ada pasal terkait pidana bagi yang melanggar," kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (16/7/2021).

Ariza berharap usulan merivisi peraturan ini disambut baik DPRD DKI Jakarta mengingat penularan penyakit menular mematikan kini kian menggila di Ibu Kota. Di sisi lain pelanggaran masyarakat terhadap peraturan penanganan wabah ini masih marak terjadi.

Sebagai contoh, dalam Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat kali ini saja pelanggaran banyak ditemukan di lapangan.

Tercatat sejak tanggal 3 hingga 9 Juli 2021 total pelanggaran mencapai 11.347. Pelanggaran itu terdiri dari warga yang tak mengenakan masker di luar rumah hingga perusahan non esensial dan kritikal yang nekat bekerja dari kantor selama PPKM Darurat.

"Ya revisi perda kita berharap kerjasama yang baik dengan DPRD agar bisa merevisi Perda penanganan Covid-19," ujarnya.

Ariza tidak menjelaskan durasi waktu untuk merevisi Perda itu. Tetapi yang jelas niatan mengutak atik ulang peraturan itu telah diutarakan ke DPRD DKI Jakarta. Dewan Kebon Sirih memprosesnya.

"Ya sudah diproses," singkatnya.

Perda Nomor 2 Tahun 2020 itu terdiri dari 11 Bab dan 35 Pasal, ada sejumlah sanksi yang mengancam para pelanggar dalam Perda tersebut.

Sebelum disahkan sebetulnya ada sanksi pidana kurungan 6 bulan penjara telah dimasukan ke dalam Perda itu, namun dengan berbagai pertimbangan hukuman itu dihapus dan diganti dengan denda.

Ariza ketika itu, mengaku hukuman penjara setengah tahun bagi para pelanggar peraturan Covid-19 dihapus lantaran hal itu tidak dianggap sebagai pelanggaran berat, jadi pihaknya mengedepankan edukasi dan pembinaan terhadap mereka yang melanggar.

"Ini bukan masalah kejahatan, tapi pelanggaran, ya itu cukup denda, kalau ada pidana paling tindak pidana ringan, kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta  Selasa (20/10/2020).

Ada dua jenis sanksi yang diatur dalam Perda itu, yakni sanksi bagi pelanggar peraturan penangan Covid-19 dan hukuman bagi warga yang menolak swab tes.

Sanksi administrasi seperti pemungutan denda dan pemberian surat teguran, diperuntukan bagi warga yang kedapatan tidak menggunakan masker. Sanksi ini diberikan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lapangan.

Kemudian sanksi pidana bagi mereka yang menolak swab tes, melarikan diri dari rumah sakit atau mengambil paksa jenazah pasien Covid-19 untuk dimakamkan tanpa adanya protokol kesehatan.

Pelanggar model begini bakal diseret ke pengadilan. Bersalah atau tidaknya nanti diputuskan hakim termasuk besaran denda yang berkisar dari Rp5 juta hingga Rp7,5 juta.

"Ya memang ada sanksi pidana, ada Rp5 juta, kalau upaya paksa bisa sampai Rp7,5 juta," ucapnya.[]