News

Pemprov DKI Tolak Permohonan SIKM Seorang Ibu Hamil untuk Liburan Keluarga ke Luar Kota 

Permohonan itu langsung ditolak lantaran alasan pengajuan SIKM tidak sesuai ketentuan yang berlaku


Pemprov DKI Tolak Permohonan SIKM Seorang Ibu Hamil untuk Liburan Keluarga ke Luar Kota 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta Benni Aguscandra (Dokumentasi BNPB)

AKURAT.CO, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta menemukan ibu hamil yang nekat mengajukan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) untuk liburan bersama keluarga di luar Jabodetabek pada masa peniadaan mudik 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Benni Aguscandra langsung menolak permohonan itu lantaran alasan pengajuan SIKM tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada periode peniadaan mudik, Ibu Hamil memang masuk dalam kategori kelompok masyarakat yang mengjajukan SIKM untuk perjalan ke luar Jabodetabek, namun itu untuk keperluan persalinan atau pemeriksaan kandungan, itu pun hanya ditemani satu pendamping saja.

"Ibu Hamil memang masuk kategori diizinkan memperoleh SIKM namun untuk keperluan mendesak perjalanan nonmudik seperti pemeriksaan kandungan di Faskes luar Jabodetabek, bukan untuk mudik atau liburan bersama keluarga" Kata Benni kepada AKURAT.CO, Selasa (11/5/2021).

Lebih lanjut Benni mengatakan, hingga saat ini warga Jakarta yang mengajukan SIKM sudah mencapai 3.888 orang sebagian besar pemohon ditolak dengan  berbagai alasan.

“Tercatat permohonan SIKM yang diajukan sebanyak 3.888 permohonan dengan 1.546 SIKM diterbitkan dan 2.094 SIKM ditolak dan 248 permohonan SIKM masih dalam proses penelitian administrasi dan penelitian teknis karena baru saja diajukan oleh pemohon"  katanya lagi.

Benni melanjutkan, penolakan umumnya terjadi karena kekeliruan pemohon dalam mengisi data permohonan hingga dokumen yang diserahkan tidak dapat dibuktikan lebih lanjut otentifikasi dokumen tersebut oleh pemohon.

"Setelah dilakukan penelitian administrasi dan penelitian teknis perizinan SIKM, banyak ditemukan surat dokter dan dokumen lainnya yang ditempel dengan tulisan atau dipalsukan oleh pemohon. Dan kami pun melakukan otentifikasi ke instansi/faskes terkait. Jika Permohonan tersebut tidak sesuai perundangan dan melanggar prosedur, jelas kami tolak"  tuntasnya. []

Erizky Bagus

https://akurat.co