News

Pemprov DKI Pastikan Tidak Berlakukan SIKM Saat Pengetatan Larangan Mudik

Pemprov DKI memasitikan tidak memberlakukan peraturan SIKM pada periode larangan mudik tahun ini


Pemprov DKI Pastikan Tidak Berlakukan SIKM Saat Pengetatan Larangan Mudik
Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo ketika ditemui di Balai Kota DKI Jakarta. (AKURAT.CO/Yohanes Antonius)

AKURAT.CO, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagi memberlakukan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) pada periode larangan mudik tahun ini, setelah sebelumnya DKI Jakarta sempat mewacanakan penggunaan SIKM bagi pemudik yang melakukan perjalanan darurat.

Hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo.

"Tidak, tidak ada SIKM," kata Syafrin ketika dikonfirmasi, Jumat (23/4/2021).

Tidak hanya meniadakan SIKM, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga memastikan tidak ada penyekatan jalan sebagaimana yang dilakukan pada periode larangan mudik pada 6 Mei sampai 17 Mei 2021. Syafrin mengatakan pihaknya hanya melakukan pengetatan pengawasan di perbatasan saja.

Dengan tidak adanya pemberlakuan SIKM dan penyekatan jalan, maka warga masih bisa keluar masuk Jakarta selama periode ini, dengan alasan tertentu.

"Hanya pengetatan," singkatnya.

Adapun warga yang hendak pulang kampung pada masa larangan mudik ini diwajibkan membawa surat bebas Covid-19 dari rumah sakit. Berbeda dengan tahun lalu, masa berlalu surat ini diperpendek menjadi hanya satu hari saja. Tahun lalu surat itu berlalu selama tiga hari.

"Sebelumnya masa berlakunya bisa sampai 3x24 jam, maka pada periode waktu itu berlaku hanya 1x24 jam sebelum perjalanan," ucapnya.

Sebelumnya, Satgas Covid-19 mengeluarkan Addendum atau tambahan Surat Edaran Nomor 13 tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriyah.

Ketua Satgas Covid-19, Doni Monardo mengatakan, maksud dari Addendum Surat Edaran ini adalah mengatur pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan mudik (22 April - 5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei - 24 Mei 2021).

Doni mengatakan, sementara selama masa peniadaan mudik 6 - 17 Mei 2021 tetap berlaku Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

"Tujuan Addendum Surat Edaran ini adalah untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan kasus antardaerah pada masa sebelum dan sesudah periode peniadaan mudik diberlakukan," ujarnya.[]

Melly Kartika Adelia

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu