News

Pemprov DKI Minta Perusahaan Tak Tunda Pemberian THR Lebaran untuk Karyawan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, THR merupakan hak yang harus diterima semua karyawan setiap tahunnya.


Pemprov DKI Minta Perusahaan Tak Tunda Pemberian THR Lebaran untuk Karyawan
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) (Akurat.co/Yohanes Antonius)

AKURAT.CO, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta  seluruh perusahaan yang  beroperasi di Ibu Kota tidak menunda pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada seluruh karyawan pada Idul Fitri 2021 ini. 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, THR merupakan hak yang harus diterima semua  karyawan setiap tahunnya. Perusahaan diminta untuk menemui  kewajiban ini dengan alasan apapun. 

"THR kewajiban bagi semua untuk memberikan THR pada waktunya, segera diberikan hak pada karyawan buruh semuanya yang memiliki hak saya kira kami sangat yakin, para pemimpin pengusaha juga memberikan hak bagi karyawannya buruhnya," kata  Ariza di Balai  Kota DKI Jakarta,  Jalan Medan Merdeka  Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu  (10/4/2021). 

Sejauh  ini Pemerintah Provinsi  DKI  Jakarta belum menerima arahan dari Pemerintah Pusat mengenai mekanisme pemberian THR pada tahun  ini. Namun Ariza memastikan pihaknya bakal mengikuti semua yang Pemerintah Pusat soal  tunjangan  tahunan itu. 

"Mekanisme diatur sesuai dengan ketentuan," ucapnya. 

Dihubungi  terpisah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah  mengaku  pihaknya memang  belum punya dasar  untuk menentukan mekanisme pemberian  THR pada tahun  ini  sebab, Pemerintah Pusat belum mengeluarkan peraturan terkait hal ini. 

"Kalau kami, melihat kebijakan dari Pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat sudah ada ketentuannya, nanti kami di wilayah ataupun di daerah akan mensosialisasikan tersebut baik kepada asosiasi maupun kepada federasi," kata Andri. 

Lantaran belum menerima arahan dari Pusat secara langsung, Andri mengatakan sejauh ini pengusaha dan asosiasi juga belum memberikan usulan terkait THR.  Dia mengaku siap menampung usulan dari para pengusaha soal besaran THR ini, namun dia menegaskan pihaknya tetap berpatokan pada peraturan dari pemerintah pusat. 

"Kalau umpanya masukan usulan dari serikat menyebutkan THR dibayar full. Kalau dari asosiasi seperti kemarin karena memang beralasan kondisi covid masih belum berakhir. Jadi kalau namanya usulan boleh saja, kami dari Provinsi akan menunggu kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kemenaker," tegasnya.[]

Melly Kartika Adelia

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu