News

Pemprov DKI Larang ASN Bukber, tapi Sanksi Gak Ada

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai non ASN di lingkungan DKI Jakarta menggelar bukber.


Pemprov DKI Larang ASN Bukber, tapi Sanksi Gak Ada
Wali kota Jakarta Selatan Marullah Matali saat menjawab pertanyaan wartawan soal banjir di Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (29/3/2019) (AKURAT.CO/Yohanes Antonius)

AKURAT.CO, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai non ASN di lingkungan DKI Jakarta menggelar acara buka puasa bersama (bukber) pada Ramadan 1442 Hijriah. Kegiatan ini dianggap berpotensi memicu penularan Covid-19.

Larangan buker tertuang dalam Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali tertanggal 15 April 1988. 

Surat Edaran Nomor 19/SE/2021 tentang Himbauan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Kegiatan Buka Puasa atau Sahur Bersama melarang seluruh pegawai melakukan buker dengan orang-orang yang bekerja di luar instansi Pemerintah Provinsi DKI.

“Dalam rangka upaya mencegah dan memutus mata rantai penularan Covid-19 selama bulan suci Ramadan 1442 H di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan ini disampaikan, para kepala perangkat daerah/ unit kerja pada perangkat daerah untuk tidak mengadakan kegiatan buka puasa/sahur bersama rekan kerja atau pihak lain,” kata Marullah sebagaimana dikutip AKURAT.CO dari surat edaran 19/SE/2021, Jumat (16/4/2021).

Mantan Wali Kota Jakarta Selatan itu meminta pegawai yang menjalankan ibadah puasa berbuka atau santap sahur bareng keluarga di rumah demi meminimalkan penularan wabah corona.

“Buka puasa/sahur secara mandiri/sendiri/bersama keluarga di rumah dan tidak melaksanakan kegiatan acara buka puasa/sahur bersama,” tegasnya.

Kendati melarang anak buahnya melaksanakan buka puasa bareng, namun Marullah tidak membahas sanksi dalam surat edarannya. Dia hanya meminta semua jajaran untuk mentaati larangan ini.

“Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab,” tuntasnya.[]

Arief Munandar

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu