News

Pemprov DKI Kembali Berlakukan Ganjil Genap, Termasuk untuk Sepeda Motor


Pemprov DKI Kembali Berlakukan Ganjil Genap, Termasuk untuk Sepeda Motor
Ruas Jalan Gunung Sahari dipasangi rambu pemberitahuan ganjil genap, pada Senin (9/9/2019) (ISTIMEWA)

AKURAT.CO, Pemerintah Provinsi DKI kembali memberlakukan kebijakan ganjil genap di sejumlah ruas jalan Ibu Kota untuk mengendalikan jumlah kendaraan pada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi menuju new normal.

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif.

"Kendaraaan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip  ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas," kata Gubernur Anies Baswedan dalam Kepgub tersebut dikutip AKURAT.CO, Sabtu (6/6/2020).

Seperti aturan ganjil genap yang diberlakukan sebelum pandemi Covid-19,  angka terakhir pada nomor plat kendaraan menjadi patokan dari aturan ini, kalau angka terakhir bernomor ganjil maka kendaraan tersebut tak boleh melintas pada tanggal genap. Begitu juga sebaliknya.

"Setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih dan roda 2  dengan nomor plat ganjil dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal genap, setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih dan roda dengan nomor plat genap dilarang melintasi ruas jalan pada tanggal ganjil."

Dalam Kepgub itu juga dinyatakan bahwa kendaraan baik umum dan pribadi tak boleh mengangkut penumpang dengan jumlah di atas 50 persen demi menekan resiko penularan Covid-19.

Pengendalian jumlah kendaraan di Jalanan Ibu Kota ini dikecualiakan bagi beberapa lembaga seperti:

a. Kendaraan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik  Indonesia

b. kendaraan Pemadam Kebakaran dan Ambulans 

c. kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas

d. kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta  Lembaga Internasional yang menjadi tamu negara

e. kendaraan Pejabat Negara

f. kendaraan Dinas Operasional berplat dinas, Kepolisian dan TNI 

g. kendaraan yang membawa penyandang disabilitas

h. kendaraan angkutan umum (plat kuning) 

i. kendaraan angkutan barang, tidak termasuk double cabin

J. kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian, seperti kendaraan  Pengangkut Uang (Bank Indonesia, antar Bank, pengisian ATM dengan pengawasan dan dari Kepolisian 

k. angkutan roda dua dan roda empat berbasis aplikasi yang  memenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan Kepada Dinas Perhubungan. 

Dalam Kepgub itu, Anies Baswedan tidak menyebutkan waktu berlakunya aturan tersebut seperti ganjil genap sebelumnya yang dimulai pada jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari. Lalu jumlah ruas jalan juga tak disebutkan, namun yang jelas sebelum Pandemi DKI Jakarta sudah memberlakukan ganjil genap di 25 ruas jalan Ibu Kota.

"Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (4 Juni). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta." 

Arief Munandar

https://akurat.co