News

Pemprov DKI Dengar Nih! Jangan Sibuk Urus Sertifikat Vaksin, Lebih Baik Tertibkan Warga Tak Bermasker

Konunitas Warteg Nusantara menilai kebijakan vaksin bagi pelanggan dan pegawai warteg memberatkan


Pemprov DKI Dengar Nih! Jangan Sibuk  Urus Sertifikat Vaksin, Lebih Baik Tertibkan Warga Tak Bermasker
Warteg Kharisma Bahari (WKB) (Sajabagus)

AKURAT.CO, Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara) mempersoalkan kebijakan pengunjung warteg harus menunjukkan sertifikat vaksin Covid-19 untuk bisa makan di warteg. Kowantara menyebut kebijakan yang diberlakukan selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 itu memberatkan.

"Jadi (kebijakan) ini terlalu memberatkan, pelanggan lari dari warteg," kata Mukroni ketika dihubungi redaksi, Rabu (4/8/2021).

Dia menyebut kebijakan pengunjung warteg harus menunjukkan sertifikat vaksin Covid-19 untuk bisa makan mengada-ada. Kebijakan ini seakan menjadi obat ampuh untuk menurunkan kasus Covid-19 padahal tidak.

"Artinya untuk mencegah (Covid-19) itu kita harus memakai masker, menjaga jaga dan jangan berkerumun. Itu yang lebih penting. Artinya kalau habis vaksin tapi kita berkerumun tidak mematuhi protokol kesehatan, tidak memakai masker maka itu juga menjadi masalah," tuturnya. 

Cara demikian, menurutnya, dinilai jauh lebih efektif meredam penularan Covid-19 daripada menerapkan peraturan wajib vaksinasi bagi pelanggan dan pegawai wartag. Apalagi vaksin sendiri disebutnya tidak menjamin seseorang kebal dari virus Covid-19.

Mukroni juga menyebut perpanjangan PPKM Level 4 hingga 9 Agustus mendatang membuat pengusaha rumah makan murah meriah tambah susah. Dia menilai kebijakan itu digodok tanpa memperhitungkan dampak pada usaha rumah makan ini. 

"Ya ini kebijakan setengah-setengah, rakyat kecil jadi susah," ucap Mukroni yang juga mempersoalkan aturan durasi makan di warteg hanya 20 menit. 

Terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membeberkan alasan kebijakan pegawai dan pengunjung warteg wajib vaksinasi dibuat. Ariza, sapaan akrabnya, menjelaskan aturan tersebut bukan untuk membuat sulit para pengusaha warteg melainkan demi menjamin keselamatan masyarakat dari ancaman virus Covid-19.

"Soal kebijakan yang telah dibuat Kadis Pariwisata terkait makan di warteg, rumah makan yang harus vaksin semuanya dimaksudkan untuk pastikan kesehatan dan keselamatan warga," kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (31/7/2021).

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta langsung membuat aturan untuk menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang berlangsung hingga 2 Agustus 2021. Salah satu aturan yang dibuat berdampak terhadap usaha kuliner, tidak terkecuali pengusaha warteg.

Peraturan itu tertuang lewat surat keputusan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Nomor 402 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah.

Di mana usaha rumah makan diperbolehkan membuka layanan makan di tempat dengan durasi maksimum hanya 20 menit saja. Tidak hanya itu, pengunjung yang makan di tempat juga wajib bawa kartu vaksinasi.

"Jadi memang PPKM level 4 ini di satu sisi ada pengetatan dengan maksud agar kita bisa mengurangi secara signifikan (penyebaran Covid-19) dengan lakukan pembatasan kapasitas dan lain-lain," katanya lagi.[]