News

Pemohon Uji Materi UU KPK Keberatan dengan Nomor UU KPK


Pemohon Uji Materi UU KPK Keberatan dengan Nomor UU KPK
Gedung Mahkamah Konstitusi (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Timothy Ivan salah satu Pemohon Uji materi UU KPK mengaku keberatan dengan pemberian nomor Undang-Undang KPK.

Pasalnya, Undang-Undang KPK diberi nomoor 19 tahun 2019. Terkait itu, Timothy mempertanyakan kosongnya Undang-Undang nomor 16 hingga nomor 18.

“Kami juga memberikan keberatan terkait dengan Undang-Undang yang diberi nomor 19 tahun 2019. Karena berdasarkan info yang dapat di website Setneg UU terakhir itu No 15 tahun 2019, tapi kenapa loncatnya jauh sekali sampai ke nomor 19. Nomor 16,17,18 nya kemana?” ucap Timothy di Gdung MK, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019).

baca juga:

Padahal, dalam pengajuan uji materi UU KPK, Timothy bersama pemohon lainnya telah memperkirakan UU KPK akan diberi nomor 16 atau 17.

 “Dalam perbaikan atau revisinya, kami tulis (Undang-Undang) nomor 16 atau 17. Tapi kenapa loncatnya jauh sekali, sampai nomor 19,” ungkapnya.

Kendati demikian, ia mengaku tak mau berprasangka buruk kepada pemerintah.

“Pemrintah tidak menghambat kami dalam melakukan hak konstitusional kami. Tapi kami juga mengimbau kepada MK supaya memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Jangan sampai kami, pemohon ini yg mencari keadilan,” kata Timothy.

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia resmi mencatat revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke Lembaran Negara sebagai UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.

"Revisi UU KPK sudah tercatat dalam Lembaran Negara sebagai UU No 19 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK," ujar Direktur Jenderal Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana, Jumat (18/10/2019).

"Sudah diundangkan di Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara (TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019," lanjut dia. []