Ekonomi

Pemkot dan K/L Ketiban Hibah Aset Sitaan Obligor BLBI Senilai Rp492,2 Miliar

Pemerintah menyerahkan sejumlah aset sitaan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp492,2 miliar kepada penerima hibah


Pemkot dan K/L Ketiban Hibah Aset Sitaan Obligor BLBI Senilai Rp492,2 Miliar
Ilustrasi Satgas BLBI (antikorupsi.org)

AKURAT.CO Pemerintah menyerahkan sejumlah aset sitaan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp492,2 miliar kepada penerima hibah pada hari ini, Kamis (25/11).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud M.D. bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyaksikan penandatanganan Berita Acara Serah Terima dan Perjanjian Hibah Aset eks BLBI yang berlokasi di Kota Bogor dengan total luas 10,3 Ha dan total nilai Rp345,7 miliar kepada Pemerintah Kota Bogor.

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban, sebagai wakil Kementerian Keuangan sedangkan Pemerintah Kota Bogor diwakili oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya.

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hibah ini, maka selanjutnya tanggung jawab penatusahaan, kepemilikan, penggunaan dan pemeliharaan aset eks BLBI telah beralih kepada Pemerintah Kota Bogor.

Pemerintah Kota Bogor diharapkan mampu melakukan optimalisasi atas aset-aset yang telah dihibahkan tersebut, yang direncanakan akan dioptimalkan menjadi pusat perkantoran Pemerintah Kota Bogor.

Selain hibah kepada Pemerintah Kota Bogor, pada hari ini juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Penetapan Status Penggunaan (PSP) atas aset-aset properti eks BLBI kepada 7 Kementerian/Lembaga.

Tujuh Kementerian/lembaga tersebut diantaranya Badan Narkotika Nasional yang diwakili oleh Sekretaris Utama I Wayan Sukawinaya, Kementerian Keuangan diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Kementerian Pertahanan diwakili oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsda TNI Yusuf Jauhari, Kepolisan Negara RI diwakili oleh Asisten Kapolri Bidang Logistik Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, Kementerian Agama diwakili oleh Kepala Biro Keuangan dan BMN Kemenag Subarja, Badan Pusat Statistik diwakili oleh Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik Atqo Mardiyanto, serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi diwakili oleh Kepala Biro Umum Tito Setiawan. Total keseluruhan aset tersebut seluas 32,3 Ha dengan total nilai Rp146,5 miliar.

Lokasi aset-aset ini tersebar di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia seperti di Kota Bandung, Kota Batam, Kota Semarang, Kota Makassar, Kota Samarinda, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Lhokseumawe, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kota Jakarta.

Selanjutnya ketujuh Kementerian/Lembaga yang memperoleh PSP atas aset eks BLBI, bertanggungjawab untuk melakukan penatausahaan, penggunaan dan pemeliharaan atas aset yang telah beralih kepada Kementerian/Lembaga penerima PSP.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pengelolaan aset eks BLBI diantaranya dapat dilakukan melalui mekanisme hibah kepada Pemerintah Daerah dan Penetapan Status Penggunaan (PSP) kepada Kementerian/Lembaga guna mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga, dengan tetap memperhatikan besarnya kebutuhan akan aset properti dari Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga.

Utilisasi atas aset properti berupa hibah dan PSP senilai total Rp492 miliar ini tidak hanya memiliki manfaat dari sisi cost saving bagi pemerintah, akan tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum atas kepemilikan dan pengunaan aset-aset properti eks BLBI. Dengan terpenuhinya kebutuhan atas aset dari

Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga, diharapkan akan memberikan dampak positif dengan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan aset properti eks BLBI dalam rangka percepatan penyelesaian aset eks BLBI yang juga sebagai bagian dari percepatan hak tagih dana BLBI.

Untuk itu, Satgas BLBI akan terus menggiatkan pelaksanaan penyitaan dan penguasaan fisik aset eks BLBI, sehingga memastikan obligor/debitur atau pihak manapun tidak mengambil hak negara.[]