Ekonomi

Pemerintah, Tolonglah! UMKM Sangat Keberatan Harus Bayar Pajak 1 Persen

Berbagai Asosisasi UMKM menolak RUU KUP


Pemerintah, Tolonglah! UMKM Sangat Keberatan Harus Bayar Pajak 1 Persen
Pengrajin membuat tahu berbahan dasar kedelai di kawasan Depok, Jawa Barat, Rabu (25/8/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO  Berbagai Asosisasi UMKM menolak draft Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) dimana beleid tersebut bakal menaikkan besaran tarif untuk pajak penghasilan (PPh) UMKM.

Ketua Umum Jaringan Usahawan Independen Indonesia (Jusindo), Sutrisno Iwantono, mengatakan, dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pemerintah berencana untuk menerapkan pajak penghasilan minimum sebesar 1% dari peredaran bruto.

"Kami mengusulkan ketentuan ini tidak diberlakukan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Kami menolak ketentuan ini, sebaliknya tetap berpedaoman pada  substansi Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dengan perubahan tidak diberlakukan batas waktu bagi usaha mikro dan kecil misalnya 3 tahun sampai 7 tahun," ucap Sutrisno saat konfrensi pers, Selasa (31/8/2021).

Artinya selama statusnya masih usaha mikro dan kecil Sturisno mengatakan  maka substansi yang terdapat pada PP no 23 Tahun 2018 tetap berlaku yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu.

Ia juga meminta meminta bahwa UMK tetap dikenakan pajak final sebesar 0,5% dari penjualan/omzet bruto tahunan atau dengan alternatif pilihan dikenai PPh sesuai Pasal 31 e Undang-Undang PPh. "Sehingga kami sangat keberatan apabila Pasal 31 e akan dihapuskan dalam RUU KUP yang saat ini sedang dibahas," tuturnya.

Untuk itu ia mengusulkan mengusulkan besarnya penjualan omzet bruto tahunan dinaikan dari Rp4,8 milyar per tahun menjadi Rp15 M, agar selaras dengan kriteria Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Hal ini dengan pertimbangan bahwa angka Rp4,8 milyar sudah berlangsung hampir 10 tahun sehingga diperlukan penyesuaian akibat inflasi dan perkembangan ekonomi, disamping itu kriteria usaha mikro dan kecil sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja – sebagaimana diperjelas dalam PP No.7/2021. 

Ia juga tetap meminta bahwa selama mereka berstatus usaha mikro dan kecil mereka tetap mengikuti peraturan yang berlaku, tidak dibatasi oleh waktu seperti saat ini yang hanya diberikan kelonggaran selama antara 3 tahun sampai 7 tahun. 

"Pada kenyataannya pembuatan laporan pajak itu harus terlebih dahulu dilakukan dengan membuat laporan keuangan harian. Usaha mikro dan kecil tidak mampu mebayar gaji bagi tenaga yang memiliki skill dibidang keuangan," katanya.

Selain itu UMKM juga tidak setuju jika penyidik pajak diberi kewenangan penangkapan, hal ini sangat kontra produktif terhadap upaya untuk mengembangkan kegiatan usaha. []