Ekonomi

Pemerintah Tolong Segera Intervensi Harga Minyak yang Meroket!

Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan mengintervensi lonjakan harga minyak goreng yang terus terjadi saat ini


Pemerintah Tolong Segera Intervensi Harga Minyak yang Meroket!
Anggota Komisi VI DPR RI Martin Manurung (AKURAT.CO/Damai Mandrofa)

AKURAT.CO Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengintervensi lonjakan harga minyak goreng yang terus terjadi saat ini.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengaku geram dengan kondisi ini. Menurutnya harga itu akan semakin tinggi, seiring kebutuhan masyarakat akan komoditas minyak goreng yang terus meningkat menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

“ Ini sudah terlalu lama dibiarkan. Akhir tahun seperti saat ini kebutuhan minyak goreng sudah pasti meningkat. Sementara, kita belum melihat solusi apa yang diberikan Kementerian Perdagangan,” tegas Martin dalam keterangan tertulis, Rabu (8/12/2021).

Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per Selasa, 7 Desember 2021. Harga minyak goreng Rp17.850 per kg atau naik 0,28 persen. Sedangkan kemasan bermerek Rp19.650 per kg atau naik 1,03 persen.

Dalam kesempatan yang sama, Martin pun menyinggung tentang Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) mengenai harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng yang masih berlaku.

Dalam peraturan tersebut HET minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp11.000 per liter/ 0,8 kg. Sedangkan di pasaran saat ini minyak goreng curah Rp17.800/kg dan yang bermerek mencapai Rp19.000 hingga Rp19.450/kg.

“Pemerintah telah menetapkan HET melalui peraturan menteri, tetapi pada prakteknya ketentuan itu diabaikan dan tidak ada sanksi bahkan bagi pelaku usaha,” ungkap politisi Partai NasDem itu.

Kemendag sendiri, kata Martin, telah menyatakan secara lisan bahwa HET untuk sementara tidak diberlakukan dan mengimbau agar industri minyak goreng membanjiri pasar dengan harga promosi sebesar Rp14.000.

“Kalau benar hal ini terjadi maka wibawa pemerintah dirusak oleh pemerintah sendiri dan sebagai fraksi pendukung pemerintah tentu berkeberatan terjadinya hal seperti ini. Paling tidak ada peraturan yang harus ditegakkan dan kalau ada pelanggaran ya jangan dibiarkan,” tutur Martin.

Sumber: DPR RI