Ekonomi

Pemerintah Terus Lakukan Percepatan Perbaikan Kemudahan Berusaha


Pemerintah Terus Lakukan Percepatan Perbaikan Kemudahan Berusaha
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan Rapat Koordinasi terkait Kebijakan Impor Beras yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution (tengah) bersama instansi terkait, yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG), di Jakarta, Senin (15/1) (AKURAT.CO/Denny Iswanto)

AKURAT.CO, Pemerintah terus bertekad untuk memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) di Indonesia, yang secara perlahan menunjukkan perbaikan.

Seperti diketahui, Bank Dunia dalam laporan terbarunya menempatkan Indonesia pada posisi ke-72 dari 190 negara dalam kemudahan berusaha tahun 2018. Prestasi tersebut melanjutkan tren percepatan peningkatan peringkat di tahun sebelumnya. Pada 2017, posisi Indonesia naik 15 peringkat, dari posisi 106 ke peringkat 91.

"Kita sudah tahun ketiga melakukan perbaikan ranking di dalam EoDB. Jadi kita lebih kurang tahu kiatnya bagaimana," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Rapat Koordinasi Ease of Doing Business, Senin (15/1), di Jakarta.

Menurut Darmin, pemerintah akan memprioritaskan perbaikan pada enam indikator kemudahan berusaha. Indikator-indkator tersebut adalah indikator dengan peringkat di atas 100.

Indikator yang akan jadi prioritas untuk diperbaiki diantaranya Starting Business (144), Dealing with Construction Permits (108), Registering Property (106), Enforcing Contracts (145), Paying Taxes (114) dan Trading Across Borders (112).

"Kita akan banyak fokus kepada indikator-indikator yang masih jelek. Cara ini ditempuh untuk memastikan kita bisa mencapai perbaikan yang berarti pada tahun ini," tuturnya.

Darmin menjelaskan perbaikan di indikator-indikator tersebut sangat penting. Pasalnya Presiden Joko Widodo menargetkan agar EoDB Indonesia berada di posisi ke-40.

Terkait hal tersebut, pemerintah akan segera melakukan sejumlah perbaikan khususnya dari aspek izin, prosedur dan waktu agar peringkat kemudahan berusaha di Indonesia semakin meningkat.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat ditemui usai rapat mengatakan pihaknya akan fokus pada tiga aspek untuk mendukung perbaikan kualitas kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) Indonesia yang lebih baik.

Tiga aspek tersebut adalah tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pelayanan pengiriman pesanan secara elektronik (delivery order online/DO), dan waktu bongkar muat.

Terkait tarif, Budi Karya mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan untuk mengurangi tarif PNBP dari jasa transportasi laut yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.

"Kami sepakat untuk menurunkan tarif tersebut, baik itu yang menjadi pemasukan korporasi maupun PNBP, sehingga angka-angka itu akan menjadi kompetitif," ucap dia.

Penurunan tarif PNBP tersebut, lanjut dia, bertujuan untuk mendukung kualitas kemudahan berusaha Indonesia menjadi lebih baik. Ia mengungkapkan penerapan penurunan tarif PNBP yang berlaku pada Kemenhub tersebut akan diberlakukan pada tahun ini.

Selain masalah tarif, Kementerian Perhubungan juga menyoroti masalah pelayanan pengiriman pesanan secara elektronik (DO Online) untuk barang impor di pelabuhan dan waktu bongkar muat.

"DO Online akan menjadi efektif atau dirasakan menjadi kemudahan kalau itu ada. Sekarang sudah ada yang kami buat dan sudah dimanfaatkan oleh beberapa shipping line, tinggal melakukannya lebih banyak," tutur Budi Karya.

Mengenai waktu bongkar muat, Kemenhub sudah menyampaikan laporan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk berkolaborasi dengan tim dari Kemenko Perekonomian dan Bea Cukai.

"Pada saat sudah menentukan dwelling time tiga hari, ada 30-40 persen barang-barang itu masih di pelabuhan dengan berbagai motif. Sebagian besar adalah belum selesai karena pemeriksaan, tapi ada yang karena pemiliknya tidak ada gudang dan pembelinya," ungkap Budi Karya. []