Ekonomi

Pemerintah Terlalu Diskriminatif pada Sektor Penerbangan daripada Moda Transportasi Lain

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)Tulus Abadi menilai bahwasanya pemerintah sampai saat ini terkesan diskriminatif.


Pemerintah Terlalu Diskriminatif pada Sektor Penerbangan daripada Moda Transportasi Lain
Calon penumpang memakai pakaian hazmat saat berada di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (24/4/2020). Otoritas Bandara (Otban) Wilayah 1 Kementerian Perhubungan Bandara Soekarno-Hatta menegaskan, mulai Sabtu (24/4/2020) besok, kawasan bandara harus sepi dari aktivitas penumpang. Sementara pada Jumat (24/4/2020) ini, masih ada maskapai yang menerbangkan pesawat berisi penumpang dari Bandara Soetta. (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO  Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai bahwasanya pemerintah sampai saat ini terkesan diskriminatif terhadap sektor transportasi udara yang sangat merugikan konsumen. Dimana hal tersebut diakibatkan oleh adanya perbedaan kebijakan peraturan di sektor transportasi. 

"Jika dibandingkan dengan transportasi darat dan laut, aturan perjalanan Transportasi udara kerap lebih sulit, mengapa sulit? Sektor udara dibatasi dengan ketat khususnya dengan tes PCR dan segala macam sedangkan sektor lainnya tidak diberlakukan, sehingga kami menilai masih adanya diskriminatif terhadap sektor transportasi," ucapnya pada saat bincang santai Pandemi, PCR dan Konsumen melalui Live Instagram Akurat Sorotan di Jakarta, Selasa (31/8/2021). 

Lebih lanjut dirinya menyampaikan bahwasanya dengan adanya kebijakan untuk membatasi mobilitas masyarakat dengan melakukan pembatasan penerbangan tidak mempengaruhi atau tidak membatasi mobilitas masyarakat lain karena pengawasannya berbeda.

Sebab, tambahnya, jika hanya transportasi udara saja yang diberlakukan sedangkan moda transportasi lainnya tidak, lalu apa bedanya. 

"Dari sisi mobilitas juga, transportasi udara ini penumpangnya juga lebih sedikit dibandingkan dengan moda kereta ataupun kapal laut, apalagi dengan hadirnya tol trans Jawa ataupun tol Sumatera membuat mobilitas pengendara mobil juga lebih tinggi, memang harus dilakukan test antigen untuk keluar kota via darat , namun kan faktanya masih kurangnya pengawasan," ucapnya. 

Sehingga pada akhirnya, tambahnya, efektivitas pergerakan di udara diperketat namun moda darat seperti bus pun tidak adanya pengetatan yang membuat pembatasan sosial pun tidak ada gunanya. 

"Inilah yang membuat kita khawatir dengan persyaratan yang berat bagi transportasi udara pada akhirnya menjadi ancaman bagi maskapai-maskapai udara serta bandara-bandara yang hampir kolaps karna berkurangnya penumpang," ucapnya kembali

Oleh karna itu, tambahnya, YLKI berharap peraturan test PCR untuk transportasi udara ini dapat ditinjau kembali,  jadi persyaratannya tidak lagi hanya dengan PCR saja namun diberikan opsi boleh memakai hasil test Antigen sebagaimana dengan transportasi lainnya. 

Sebagai Informasi, kebijakan perjalanan domestik yang mensyaratkan kewajiban melakukan tes PCR/Swab bagi penumpang transportasi udara selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdampak kepada keputusan penumpang menunda dan membatalkan penerbangan.  []