Ekonomi

Pemerintah Terima 2.000 Aduan Soal THR Pada Lebaran Tahun Ini

Airlangga Hartarto mengatakan terdapat lebih dari 2.000 laporan terkait THR yang diterima Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada Idulfitri tahun ini


Pemerintah Terima 2.000 Aduan Soal THR Pada Lebaran Tahun Ini
Staf Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker RI) menunggu laporan dari masyarakat di Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya di Jakarta, Rabu (28/4/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan terdapat lebih dari 2.000 laporan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada Idulfitri tahun ini.

Dari laporan tersebut, lanjut Menko Airlangga, sebanyak 692 laporan bersifat konsultasi dan sekitar 1.500 bersifat pengaduan.

"Laporan dari Kemnaker di posko THR ada lebih dari 2.000 laporan, ada yang konsultasi dan 1.500 pengaduan. Kalau ada yang sesuai kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan, diselesaikan bipartit," katanya dalam acara halalbihalal media secara daring di Jakarta, Rabu (19/5/2021).

Terkait hal ini, lanjutnya, pemerintah tetap mendorong perusahaan memenuhi kewajiban pembayaran THR. Sebab, selain menjadi kewajiban perusahaan bagi karyawan, pemberian THR juga dapat mendorong pergerakan ekonomi dari sisi konsumsi.

Hal ini terlihat dari jumlah uang beredar, seperti menjelang Hari Raya Idulfitri 1442 H. Dari laporan Bank Indonesia (BI), jumlah uang beredar ternyata sesuai perencanaan awal.

"Dari laporan BI sekitar Rp154 triliun, itu kita harapkan jadi stimulan daya beli masyarakat," ujar Airlangga.

Meski demikian, setiap laporan harus diverifikasi secara hati-hati, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih terus membuka posko aduan THR hingga 20 Mei 2021.

Nantinya, pelaku usaha yang kedapatan melanggar pembayaran THR akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Sebagai informasi, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan sejak 20 April 2021, hingga 12 Mei 2021 posko THR keagamaan telah menerima 2.897 laporan yang terdiri dari 692 konsultasi dan 2.205 pengaduan THR.

"Dengan melihat aspek validasi dan verfikasi kelengkapan data, verifikasi dan duplikasi aduan, maka diperoleh 977 aduan yang masuk," katanya saat konfrensi pers virtual, Jakarta, Rabu (12/5/2021).

Jika dibandingkan tahun 2020, Posko pengaduan THR mendapat 683 pengaduan. Jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan tahun ini sebesar 977 aduan.

"Memang diliat lebih besar tahun ini karena waktu kita berikan harus bisa dipenuhi H-1 lebaran. diliat dari data Disnaker, kami optimis meski kasus lebih besar namun penyelesaian lebih baik," katanya.

Setidaknya ada 5 isu besar dalam pengaduan THR tahun ini yakni, pertama THR untuk pekerja mengundurkan diri. Kemudian kedua, THR untuk pekerja selesai kontrak kerja.

Ketiga THR untuk pekerja yang dirumahkan. Keempat jumlah THR untuk pekerja yang disesuaikan upahnya saat pandemi. Terakhir THR untuk para pekerja yang bermitra, seperti ojek atau taksi online.[]