Ekonomi

Pemerintah Tekankan Pajak Tumpuan Utama Beli Vaksin dan Vaksinasi

Wamenkeu menekankan pajak merupakan tumpuan utama untuk membeli vaksin dan melaksanakan vaksinasi bagi sekitar 185 juta masyarakat Indonesia


Pemerintah Tekankan Pajak Tumpuan Utama Beli Vaksin dan Vaksinasi
Petugas medis menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada lansia di Istora Senayan, Jakarta (15/3/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menekankan pajak merupakan tumpuan utama untuk membeli vaksin dan melaksanakan vaksinasi bagi sekitar 185 juta masyarakat Indonesia dalam rangka mencapai herd immunity.

“Kita harus selesaikan vaksinasi untuk 185 juta penduduk Indonesia, agar kita memiliki herd immunity dan uang pajak menjadi tumpuan utama untuk melakukan pembelian vaksin dan vaksinasi tersebut,” kata Wamenkeu Suahasil Nazara dalam acara Spectaxcular di Jakarta, Senin (22/3/2021).

Wamenkeu Suahasil menyebutkan pembelian vaksin dan vaksinasi yang diperkirakan memerlukan dana hingga Rp58 triliun tersebut masuk dalam salah satu fokus bidang pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan anggaran total Rp699,43 triliun.

Bidang tersebut adalah kesehatan yang memiliki alokasi anggaran Rp176,3 triliun meliputi program vaksinasi Rp58,18 triliun, diagnostik (testing dan tracing) Rp9,91 triliun, therapeautic Rp61,94 triliun, insentif pajak kesehatan Rp18,61 triliun, dan penanganan lainnya Rp27,67 triliun

“Ini akan menjadi salah satu bagian dari perjuangan kita untuk memastikan masyarakat Indonesia terhindar dari Covid-19 dan tahap demi tahap ekonomi bisa terbuka kembali,” ujar Wamenkeu.

Tak hanya itu, ia menyatakan pajak tidak hanya sekadar menjadi instrumen penerimaan negara melainkan juga memiliki peran tambahan yakni mendorong dunia usaha dalam kondisi pandemi seperti saat ini.

Suahasil menjelaskan peran tambahan pajak di tengah krisis pandemi Covid-19 yang mendorong ketahanan dunia usaha adalah melalui adanya relaksasi-relaksasi seperti PPh 21 DTP, pembebasan PPh 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, hingga PPnBM DTP.

Terlebih lagi, sepanjang tahun lalu pemerintah telah memberikan berbagai insentif pajak dengan nilai total mencapai Rp56 triliun dalam rangka mendukung para wajib pajak maupun perekonomian nasional.

“Ini semua upaya yang dilakukan pemerintah melalui instrumen pajak untuk memberikan dukungan kepada wajib pajak dan perekonomian Indonesia,” tegasnya.

Prabawati Sriningrum

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu