AKURAT.CO, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan Indonesia masih memiliki tantangan stunting. Ia menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan dan mandat untuk menurunkan angka stunting di Indonesia.
“Stunting adalah kondisi gagal tumbuh dan ini memiliki implikasi kepada generasi penerus kita, implikasi kepada kehidupan mereka, implikasi kepada produktivitas. Indonesia masih memiliki tantangan stunting kita akan menurunkan sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” ucap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dalam acara Sosialisasi Arah Kebijakan DAK Stunting 2023, Selasa (14/6/2022).
Ia menjelaskan Indonesia akan menurunkan prevalensi stunting menuju 14 persen pada tahun 2024. Untuk saat ini masih cukup tinggi sekitar 24 persen. Menurutnya ini terlihat progresnya, tetapi diharapkan akan jauh lebih cepat menuju tahun 2024.
baca juga:
“Saat ini masih cukup tinggi masih di sekitar 24 persen lebih ada progres ada kemajuan namun kemajuan ini harus lebih cepat,” jelas Wamenkeu.
Dirinya pun memaparkan akan pentingnya kondisi stunting terjadi saat masa kehamilan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga generasi muda dan menjaga kondisi ibu hamil agar tidak gagal tumbuh.
“Stunting juga adalah isu yang sangat multidimensi ini bukan hanya soal kesehatan , ini juga soal lingkungan, soal air bersih, soal sanitasi, soal hidup sehat yang bukan hanya tentang obat bukan hanya tetang makanan bukan hanya tentang air minum bukan hanta tentang linkungan rumah tangga. Namun keseluruhan bersatu padu dan kita dorong untuk memperbaiki kondisi kehidupan generasi muda dan para ibu-ibu hamil,” paparnya.
Dengan demikian, dukungan dari pemerintah di dalam upaya penurunan stunting dicerminkan dalam bentuk bahwa kegiatan stunting ini dilakukan bersama-sama oleh semua kementerian lembaga untuk menurunkan dan menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik.
“Disupport juga oleh anggaran negara,” tambahnya.
Sekadar informasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan angka stunting di Indonesia mencapai 24,4 persen. Angka ini temasuk tinggi mengingat batas standar yang ditetapkan World Health Organization (WHO) sebesar 20 persen.
