News

Pemerintah Tak Masalah dengan Sikap FPI yang Enggan Perpanjang SKT


Pemerintah Tak Masalah dengan Sikap FPI yang Enggan Perpanjang SKT
Menko Polhukam, Mahfud MD memberikan sambutan saat pemberian bantuan kompensasi kepada keluarga korban terorisme di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat, (13/12/2019). Pemerintah menyalurkan bantuan kompensasi kepada empat korban tindak pidana terorisme yang terjadi di Tol Kanci-Pejagan, korban di Cirebon dan satu orang korban penyerangan terorisme di Pasar Blimbing, Lamongan yang terjadi tahun 2018. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Hendak memperpanjang atau tidak Surat Keterangan Terdaftar (SKT) disebut menjadi hak dari Front Pembela Islam (FPI).

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, saat menanggapi keengganan FPI memperpanjang SKT miliknya.

Mahfud mengungkapkan bahwa pihaknya tidak ada masalah dengan sikap FPI tersebut.

"Ya enggak apa-apa (tidak mau memperpanjang)," ungkapnya di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2019).

Saat ditanya lebih lanjut, Mahfud pun hanya mengatakan bahwa sikap enggan memperpanjang SKT tersebut adalah hak FPI.

"Hak dia (FPI) kan (mau perpanjang atau tidak)," katanya.

Seperti diketahui, sebelumnya FPI telah menegaskan tidak akan memperpanjang SKT di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Ketua Umum FPI, Ahmad Shabri Lubis, menyampaikan bahwa pihaknya sudah tidak memerlukan SKT tersebut.

"FPI tidak perlu memperpanjang rekomendasi (SKT). Bahkan males memperpanjang rekomendasi. Toh, tidak berguna," ujarnya di Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Shabri menyebutkan bahwa SKT dari Kemendagri tidak diperlukan karena FPI selama ini tidak pernah meminta bantuan dari pemerintah. 

"Terdaftar tidak berguna bagi FPI. Karena FPI tidak pernah minta bantuan sama pemerintah," ungkapnya.[]