Ekonomi

Pemerintah Siapkan Insentif Pajak untuk Inovasi di Sektor Farmasi

Pemerintah menyiapkan pengurangan pajak untuk kegiatan riset/inovasi bagi seluruh perusahaan termasuk farmasi yang saat ini fokus menemukan vaksin COVID-19.


Pemerintah Siapkan Insentif Pajak untuk Inovasi di Sektor Farmasi
Menteri Kuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan kepada wartawan terkait realisasi APBN triwulan pertama 2018 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (16/4). Sri Mulyani menyatakan realisasi defisit anggaran APBN pada triwulan pertama telah mencapai 0,58 persen terhadap PDB atau sekitar Rp85,8 triliun yang mana angka tersebut paling rendah dalam periode sama selama tiga tahun terakhir. ( ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc/18.)

AKURAT.CO Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah menyiapkan pengurangan pajak untuk kegiatan riset atau inovasi bagi seluruh perusahaan termasuk farmasi yang saat ini fokus menemukan vaksin COVID-19.

“Kami harap perusahaan farmasi Indonesia bisa menggunakan momentum COVID-19 ini sekaligus juga berbagai insentif yang diberikan pemerintah termasuk super deduction,” katanya dalam jumpa pers daring terkait APBN edisi Oktober di Jakarta, Senin (19/10/2020).

Menurut dia, perusahaan farmasi yang mengadakan riset untuk menemukan vaksin COVID-19 masuk kriteria untuk mendapatkan insentif pajak tersebut.

Dengan adanya stimulus pajak itu, lanjut dia, perusahaan farmasi dalam negeri bisa meningkatkan kapasitas dan kemampuan industri farmasi Indonesia.

“Negara yang punya industri pharmaceutical yang kuat, dia mampu mendapatkan atau bisa terus menemukan solusi terhadap pandemi dan sekaligus mendirikan leadership di dunia internasional,” imbuhnya dilansir dari Antara.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu optimistis industri farmasi dalam negeri berpotensi menjadi pemain global karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan ukuran ekonomi dan jumlah populasi yang besar.

Sebelumnya, Menkeu menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153 tahun 2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang diterbitkan 9 Oktober 2020.

Dalam PMK itu disebutkan Wajib Pajak yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300 persen. []

Sumber: Antara