Ekonomi

Pemerintah Sesumbar Telah Kucurkan Dana Desa Senilai Rp468,9 Triliun Hingga 2022 Mendatang

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah telah mengucurkan sebanyak Rp468,9 triliun dana desa sejak tahun 2015 sampai 2022 mendatang


Pemerintah Sesumbar Telah Kucurkan Dana Desa Senilai Rp468,9 Triliun Hingga 2022 Mendatang
Ilustrasi - Dana Desa (AKURAT.CO/Ryan)

AKURAT.CO Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah telah mengucurkan sebanyak Rp468,9 triliun dana desa sejak tahun 2015 sampai 2022 mendatang.

"Ini yang dikatakan dana desa ada di rekening kas desa dan kita harap ini dipakai semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, sesuai kebutuhan desa," ujar Suahasil dalam webinar bertajuk "Mendorong BPR untuk penyelamatan UMKM" yang dipantau di Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Dilansir dari Antara, ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2021 pemerintah meminta setidaknya 8 persen dari dana desa di setiap desa digunakan untuk menangani Covid-19. Pada tahun 2021 ini, pemerintah menganggarkan dana desa sebesar Rp72 triliun.

Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan Suminto menjelaskan bahwa besaran dana desa terus meningkat setiap tahun.

Pada 2015, pemerintah baru menyalurkan dana desa sebesar Rp20,7 triliun. Jumlah anggaran dana desa pun jauh meningkat menjadi Rp68 triliun untuk sekitar 74 ribu desa pada tahun 2022 yang akan datang.

"Sehingga rata-rata dana desa yang diterima setiap desa meningkat lebih dari tiga kali. Di 2015 rata-rata per desa menerima sekitar Rp280 juta, di 2021 sudah mencapai Rp960 juta," ucap Suminto dalam kesempatan yang sama.

Suminto berharap dana desa efektif membangun dan mengurangi kemiskinan di desa yang pada Maret 2021 mencapai 13,20% berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Dana desa diharapkan dapat menyelesaikan masalah ini dan pembangunan manusia lain termasuk pembangunan infrastruktur dasar desa," imbuhnya.

Suminto pun berharap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bisa membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penyaluran dana desa.

"Sehingga diharapkan di satu sisi BPR dapat mendapatkan benefit dari adanya dana desa. Kemudian dengan terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tentunya aktivitas perbankan juga akan terdorong, termasuk di BPR, "pungkasnya.

Sekadar informasi, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan meminta sekitar 8% dana desa bisa dialokasikan untuk membeli alat deteksi Covid-19.

Menurutnya, hal itu dilakukan untuk bisa menekan angka kematian akibat Covid-19 serta bisa mencegah kasus kematian saat isolasi mandiri.

"Juga di sini pemanfaatan dana desa delapan persen untuk pembelian barang-barang yang diperlukan untuk deteksi secara dini. Jangan sampai ada yang meninggal lagi di kediaman atau isolasi mandiri," ujar Menko Luhut dalam konferensi pers virtual Evaluasi dan Penerapan PPKM, seperti dilansir dari Antara, Selasa (3/8/2021).[]

Sumber: Antara