News

Pemerintah Serius Tindak Pinjol Ilegal

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah bersungguh-sungguh menindak tegas pinjaman online (pinjol) ilegal.


Pemerintah Serius Tindak Pinjol Ilegal
Menko Polhukam Mahfud MD di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (24/9/2021). (AKURAT.CO/Kumoro Damarjati)

AKURAT.CO  Mahfud menyebut pemerintah telah rampung merumuskan dasar-dasar hukum untuk menjerat perusahaan pinjol ilegal yang mengintimidasi dan meresahkan masyarakat. 

"Pemerintah bersungguh-sungguh dan akan terus menindaklanjuti apa yang sudah diumumkan yakni melakukan tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku tindakan ilegal dan tindak pidana lain yang terkait dengan pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal," katanya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (22/10/2021). 

Dia menyatakan, rumusan hukum yang digunakan pemerintah dalam menjerat perusahaan pinjol ilegal tentu akan menuai pro kontra. Tetapi, dia menegaskan pemerintah bergeming. Upaya pemerintah, kata Mahfud, semata-mata untuk melindungi masyarakat dari ancaman fisik dan psikis yang dilakukan perusahaan pinjol ilegal. 

"Alasan-alasan hukum sudah kita rumuskan, sudah kita tetapkan. Nanti biar perdebatan di dalam proses hukum karena tentu ada yang setuju dan ada yang tidak tapi pemerintah ingin hadir menyelamatkan rakyat dari tindakan pemerasan maupun pengancaman," ungkapnya. 

Mahfud merinci rumusan hukum yang akan digunakan untuk menjerat perusahaan pinjol ilegal yakni hukum perdata dan pidana. Dari sisi keperdataan, praktik pinjol ilegal tidak memenuhi syarat. 

"Secara perdata, kami sementara ini kami menganggap itu tidak memenuhi syarat, terutama syarat subjektifnya, ada sebab yang halal," sebut Mahfud. 

Sementara dari sisi hukum pidana, penegak hukum akan menggunakan pasal berlapis untuk menjerat pelaku pinjol ilegal. Salah satu diantaranya adalah UU ITE. Sebab, ada temuan perusahaan pinjol ilegal menagih dengan cara yang tak patut. 

"Secara pidana sudah ada beberapa alternatif seperti kami kemukakan kemarin. Kemungkinan UU ITE ada pasal 27, pasal 29, pasal 32. Pasal 27 itu misalnya penyebaran foto-foto tidak senonoh, foto-foto porno yang disebar untuk mengancam orang agar malu dan itu banyak yang kasus begitu. Nanti semuanya akan terus ditindaklanjuti," ungkapnya.[]