Ekonomi

Pemerintah Sebaiknya Campur Tangan Lebih Dalam Soal Distribusi Pupuk

salah satu langkah yang dapat diambil pemerintah untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan mengoptimalkan penggunaan subsidi Input  pertanian.


Pemerintah Sebaiknya Campur Tangan Lebih Dalam Soal Distribusi Pupuk
Petani memilah tanaman obat kencur (kaempferia galanga) saat panen di kawasan Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Kamis (12/8/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Aditya Alta mengatakan salah satu langkah yang dapat diambil pemerintah untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan mengoptimalkan penggunaan subsidi Input pertanian.

Beberapa temuan dan pengalaman menunjukkan bahwa misalnya dalam situasi kelangkaan atau keterlambatan pupuk subsidi, petani kecil cenderung mengurangi penggunaan pupuk ketimbang membeli pupuk non-subsidi yang tersedia atau memilih mengolah kompos sendiri sebagai pengganti pupuk kimia.

“Dengan kata lain, pertimbangan subsistensi masih lebih besar daripada pertimbangan peningkatan produktivitas. Jika ada dua produk pupuk di kios tani, yang satu bersubsidi dan yang satu tidak, petani kecil juga lebih memilih produk yang lebih murah walaupun mungkin dengan potensi hasil lebih kecil karena unsur hara yang kurang seimbang,” jelas Aditya lewat keterangan tertulisnya, Rabu (15/9/2021).

Aditya menambahkan, hal ini juga menunjukkan adanya kegagalan pasar, di mana petani melihat unsur biaya lebih penting daripada manfaat pemupukan optimal. Hasil ekonomi menjadi kurang maksimal dan produksi pertanian kurang mampu mengimbangi permintaan.

“Intervensi diperlukan untuk mengoreksi kegagalan pasar, salah satunya melalui intervensi pemerintah dengan kebijakan input. Di sisi lain, subsidi input, terutama pupuk, tidak hanya tidak efektif tetapi justru memunculkan masalah-masalah lain,” imbuhnya.

Menurutnya, penelitian CIPS menemukan bahwa disparitas harga antara pupuk subsidi dan nonsubsidi memunculkan pasar sekunder dimana penerima pupuk subsidi menjual kembali jatah pupuknya. Disparitas harga juga memunculkan perburuan rente di sepanjang rantai distribusi dalam kasus subsidi pupuk tidak langsung. 

Murahnya pupuk bersubsidi juga dapat mendorong perverse incentive seperti kasus overdosis pupuk urea di beberapa daerah di Jawa. Meskipun penggunaan urea berlebihan juga merupakan gejala kurangnya pengetahuan akan pengelolaan tanaman yang baik.

Penelitian CIPS merekomendasikan perlunya desain ulang kebijakan input pertanian dengan mengedepankan solusi atas kegagalan pasar dalam mendorong penggunaan input secara optimal. 

Optimalisasi subsidi input pertanian sendiri, dapat dicapai dengan beberapa cara. Subsidi pupuk misalnya, sebaiknya diubah menjadi pembayaran langsung kepada petani untuk memangkas middlemen dan memastikan bantuan tepat sasaran.