Ekonomi

Pemerintah Revisi UU Cipta Kerja dalam Prolegnas 2021, Pasca Putusan MK

pemerintah akan menyampaikan Surat kepada Pimpinan DPR RI


Pemerintah Revisi UU Cipta Kerja dalam Prolegnas 2021, Pasca Putusan MK
Ratusan buruh pabrik berjalan pulang usai jam kerja di kawasan industri Wanaherang, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/11/2020). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menyampaikan Surat kepada Pimpinan DPR RI untuk memasukkan revisi UU ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022.

"Daftar Kumulatif Terbuka juga telah diberikan oleh Putusan MK," katanya saat konfrensi pers daring, Senin (29/11/2021).

Airlangga mengatakan Pemerintah bersama DPR RI akan segera melakukan revisi UU Cipta Kerja dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam rangka harmonisasi dalam pembentukan dan pelaksanaan UU Cipta Kerja ke depan pasca putusan MK. 

baca juga:

Ia juga mengatkan terkait aturan ketenagakerjaan UU Cipta kerja, termasuk pelaksanaan pengupahan dan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Menteri Dalam Negeri akan segera menyampaikan Instruksi Menteri Dalam Negeri kepada para Kepala Daerah, terkait dengan operasionalisasi UU Cipta Kerja di daerah.

Seperti diketahui, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mendesak Pemerintah untuk tidak memaksakan kehendak, khususnya terkait dengan adanya berbagai peraturan turunan dari UU Cipta Kerja yang telah diterbitkan oleh Pemerintah.

Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat mendalilkan tuntutannya berdasarkan pada butir 7 Amar Putusan MK yang lengkapnya tertulis; "(7) Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja."

Mirah Sumirat menegaskan putusan dan perintah Mahkamah Konstitusi kepada para pembuat Undang-Undang dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI sudah sangat jelas, yaitu pertama untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas.

Kedua, tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Artinya, terkait dengan keberadaan Peraturan Pemerintah yang telah terlanjur diterbitkan dan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, harus dibatalkan. Apalagi Peraturan Pemerintah tersebut bersifat strategis dan berdampak luas bagi kehidupan pekerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya," katanya lewat keterangan tertulisnya, Jumat (26/11/2021).