Ekonomi

Pemerintah Rampungkan RPP Izin Usaha Berbasis Risiko, Apa Fungsinya?

Pemerintah merampungkan RPP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Tata Cara Pengawasan, sebagai salah satu aturan turunan UU Cipta Kerja


Pemerintah Rampungkan RPP Izin Usaha Berbasis Risiko, Apa Fungsinya?
Gedung-gedung bertingkat di Kawasan Kuningan, Jakarta, Sabtu (27/4/2019). Prospek ekonomi Indonesia pasca Pemilu 2019 akan cerah. Salah satu prasyarat untuk merealisasikannya, yakni angka harus Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh di kisaran 7 persen hingga 7,4 persen. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono mengatakan, kebutuhan investasi untuk tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp5,803 triliun hingga Rp5,823 triliun. Angka tersebut akan dipenuhi dari sektor perba (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Pemerintah sedang merampungkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Tata Cara Pengawasan, sebagai salah satu aturan turunan UU Cipta Kerja, untuk mewujudkan kemudahan dan kepastian usaha.

"Sesuai arahan Bapak Presiden agar segera dilakukan pemangkasan perizinan berusaha, penyederhanaan prosedur perizinan dan penerapan standar usaha. Dengan demikian, perizinan akan lebih mudah dan cepat dan pengawasan akan lebih optimal," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis di Jakarta, dilansir dari Antara, Minggu.

Menurut dia, RPP itu akan menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam mengimplementasikan konsep perizinan berbasis risiko atau risk base approach (RBA).

Melalui RPP ini, Pemerintah menetapkan perizinan menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk menetapkan jenis perizinan berusaha pada seluruh sektor usaha.

Setiap K/L dan Pemda menggunakan pola yang sama yaitu pendekatan berbasis risiko dalam perizinan berusaha dan melakukan analisis tingkat risiko dan menetapkan tingkat risiko usaha yaitu risiko rendah, menengah atau tinggi.

Dengan demikian, membuka usaha di Indonesia akan menjadi lebih mudah dan cepat, serta menciptakan kepastian usaha.

Saat ini, imbuh dia, pelaku usaha harus memenuhi syarat berupa izin yang cukup banyak untuk melakukan kegiatan usaha, tanpa mempertimbangkan skala usaha maupun kompleksitas kegiatan usaha dan kementerian/lembaga (K/L) memiliki pola dan kebijakan yang berbeda. 

Akibatnya, sangat banyak peraturanizin usaha dan tumpang tindih pengaturan antarsektor K/L, sehingga satu kegiatan usaha, memproses izin lebih dari satu.

RPP tentang NSPK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja yang mengatur jenis perizinan berusaha untuk kegiatan usaha di semua sektor (kompilasi pengaturan dari 18 K/L yang menjadi pembina sektor dan regulator setiap bidang usaha).

Sumber: Antara