AKURAT.CO, Kementerian Luar Negeri Portugal mengkritik pengecualian terhadap negaranya oleh Inggris dari daftar "bebas karantina". Daftar itu sendiri adalah negara-negara yang dianggap Inggris aman sehingga orang-orang Inggris yang kembali dari negara tersebut tidak perlu menjalani karantina.
"Kami sangat kecewa dengan keputusan pemerintah Inggris. Kami pikir itu tidak masuk akal dan tidak adil," kata Menlu Portugal Augusto Santos Silva, dilansir dari laman BBC, Sabtu (4/7).
"Sangat tidak masuk akal Inggris memiliki tujuh kali lebih banyak kasus COVID-19 daripada Portugal, jadi kami pikir ini bukan cara memperlakukan (negara) sekutu dan sahabat," tambahnya.
baca juga:
Komentar juga keluar dari Perdana Menteri Portugal António Costa. Lewat Twitternya, Costa membandingkan jumlah kasus COVID-19 di Inggris dengan kasus Algarve.
"Anda dipersilakan untuk menghabiskan liburan yang aman di Algarve," kicaunya.
Daftar bebas karantina sendiri dirilis pada hari Jumat (3/7).
Tak hanya oleh pemerintah negara lain, kemunculan daftar ini juga dikritik di dalam negeri. Menteri transportasi dari Partai Buruh Jim McMahon mengatakan orang-orang di seluruh negeri tertarik untuk melonggarkan pembatasan dan karantina, tetapi daftar ini "kacau".
"Pertama, kami memiliki aturan karantina yang lambat untuk diimplementasikan, kemudian mereka mengatakan akan melakukan jembatan udara. Sekarang kita melihat rencana untuk membiarkan penghuni 60 atau lebih negara masuk ke Inggris tanpa pengaturan timbal balik," kata McMahon.
Skotlandia dan Wales belum memutuskan apakah akan mengurangi pembatasan perjalanan. Aturan karantina juga akan tetap berlaku di Irlandia Utara untuk pengunjung yang datang dari luar Inggris dan Republik Irlandia.
Beberapa yang ada dalam daftar termasuk tujuan jarak pendek populer seperti Turki dan Siprus, serta lokasi jarak jauh termasuk Australia, Barbados, Hong Kong, Jepang, Selandia Baru, dan Vietnam. Namun, beberapa negara akan meminta pengunjung untuk mengisolasi pada saat kedatangan atau akan melarang mereka masuk sama sekali.
Boris Johnson mengatakan karantina 14 hari akan tetap berlaku bagi negara-negara di mana angka kasus tidak terkendali. Selain Portugal, negara-negara lain yang dikecualikan dari daftar antara lain AS, China, Maldives, dan Swedia. []
